Sabtu 10 Oktober 2020, 23:00 WIB

Penjelasan Jokowi soal UU Cipta Kerja Belum Tenangkan Buruh

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Penjelasan Jokowi soal UU Cipta Kerja Belum Tenangkan Buruh

Antara/Feny Selly
Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja

 

ELEMEN serikat buruh menyatakan belum bisa tenang atas penjelasan Presiden Joko Widodo yang meluruskan berbagai informasi terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai adanya disinformasi terkait UU Ciptaker lantaran DPR belum menyampaikan ke publik draf final beleid tersebut.

"(Penjelasan Presiden) sebenarnya belum membuat kami tenang karena memang acuan kami yakni pembahasan yang ada di Panja DPR termasuk draf awalnya. Persoalan yang disebutkan disinformasi dan hoaks sebenarnya bisa diselesaikan kalau draf final itu disampaikan," kata Ketua Departemen Komunikasi KSPI Kahar S Cahyo dalam diskusi daring soal UU Ciptaker, Sabtu (10/10).

Kahar menyebutkan pada prinsipnya buruh mendukung pembukaan lapangan kerja dan menghilangkan hambatan-hambatan investasi. Namun, hal itu juga harus tetap mengutamakan perlindungan dan tidak mereduksi hak-hak pekerja.

"Mempermudah atau menghilangkan hambatan investasi itu kami setuju. Tapi yang kami minta adalah secara bersamaan agar proteksi terhadap buruh itu juga diutamakan, juga menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan," ucap Kahar.

Baca juga : Kowani Sesalkan Anak Terlibat Demo UU Cipta Kerja

Ia menyebutkan dari pengamatan serikat buruh, UU Ciptaker membuka pintu untuk pengurangan hak-hak buruh. Misalnya terkait upah minimum kabupaten/kota yang hanya dipersyaratkan dan yang wajib ditetapkan hanya upah minimum provinsi. Kemudian, imbuhnya, pesangon yang minimal 32 kali gaji juga diubah menjadi maksimal 25 kali gaji.

"Contoh lain soal outsourcing misalnya. Pembatasan outsorcing yang tadinya hanya lima jenis pekerjaan kemudian pembatasan itu dihilangkan. Kita bisa menafsirkan semua jenis pekerjaan di omnibus law bisa di-outsourcing," jelasnya.

Contoh lain, lanjut Kahar, sejumlah hak cuti seperti cuti melahirkan memang masih diberikan dalam omnibus law. Namun hak lain seperti cuti panjang bagi yang sudah bekerja enam tahun diatur bukan sesuatu yang mutlak. Pada omnibus law, ujarnya, cuti panjang hanya bisa didapatkan jika diatur di peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Kalau tidak diatur (di perusahaan) buruh tidak bisa mendapatkannya. Perubahan-perubahan seperti ini yang kami kritisi. Memang cutinya masih ada tapi ada beberapa persyaratan dan reduksi. Perubahan struktur upah minimum juga menjadi batasan yang kami anggap itu menjadi pintu masuk mereduksi hak buruh," ucapnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

PP Muhammadiyah Terima Naskah UU Ciptaker Lewat WhatsApp

👤Sri Utami 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 12:31 WIB
Naskah tersebut saat ini sedang dipelajari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah yang kemudian dapat menghasilkan keputusan sebagai sikap...
ANTARA/Galih Pradipta

KPK Periksa 2 Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Terkait Korupsi RY

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:59 WIB
Kedua saksi itu yakni Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Diyanto serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Rawan Dipolitisasi, KPK Sebut Alokasi JPS tak Diatur

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:30 WIB
Ia menjelaskan dalam penanganan pandemi covid-19, pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan refocusing alokasi Anggaran Pendapatan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya