Sabtu 10 Oktober 2020, 16:25 WIB

Kadin: UU Ciptaker bukan Hanya untuk Pengusaha

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kadin: UU Ciptaker bukan Hanya untuk Pengusaha

MI/DHIKA KUSUMA WINATA
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anton J Supit dalam diskusi daring, Sabtu (10/10).

 

KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menepis tudingan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan adalah untuk memanjakan pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Anton J Supit menyatakan beleid tersebut sebenarnya dibutuhkan dan dibuat juga untuk membuka lapangan kerja demi mengurangi pengangguran.

"Kalau dibilang untuk kepentingan pengusaha tidak benar. Ini kepentingan bangsa dan kita bayangkan masih banyak jutaan yang mengganggur," ucapnya dalam diskusi daring soal UU Ciptaker, Sabtu (10/10).

Anton mengungkapkan persoalan pembukaan lapangan kerja memang sudah terjadi bahkan sebelum pandemi covid-19. Wabah yang saat ini terjadi memperburuk kondisi itu. Karena itu, ujarnya, UU Ciptaker dibutuhkan untuk memperbaiki iklim berusaha demi menarik investasi dari luar maupun dalam negeri.

Masalah iklim investasi itu pun, ucapnya, sudah terjadi sebelum pandemi lantaran undang-undang yang tumpang tindih dan regulasi berbelit.

Transaksi neraca perdagangan serta transaksi berjalan sebelumnya juga terus defisif dan target pajak tidak tercapai. Belum lagi terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang akan masuk ke pasar kerja dan jutaan lainnya yang masih mengganggur maupun terkena PHK dampak pandemi.

"Kalau kita tidak ada lapangan kerja, bagaimana kita menghidupkan mereka. Kalau ekonomi jelek lalu pengangguran naik itu lah masalahnya. Kalau kita bicara ke lapangan kerja artinya kita harus akui harus ada investasi masuk baik luar maupun dalam negeri," ucap Anton.

Dalam kaitan adanya penolakan UU Ciptaker, Anton mengatakan prosesnya sepenuhnya berada di DPR dan pemerintah. Ia pun mendorong agar sosialisasinya lebih efektif.

"Bahwa ada proses yang mungkin kurang sosialisasi itu urusan pemerintah dengan DPR walaupun kita memang juga berusaha setiap ada kesempatan menjelaskan. Kalau ada kekurangan mari diselesaikan baik-baik. Kalau tidak ada omnibus law kayak apa kita nanti dalam soal ekonomi, apalagi ada covid-19," tukasnya. (P-2)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya