Sabtu 10 Oktober 2020, 04:58 WIB

Lagu Lama, Pelaporan Dana Kampanye Lamban

Ind/P-2 | Politik dan Hukum
Lagu Lama, Pelaporan Dana Kampanye Lamban

Medcom.id
Ilustrasi

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat belum semua calon kepala daerah menyetorkan laporan awal dana kampanye ke KPU. Hingga kemarin, diketahui baru 729 dari 743 pasangan calon kepala daerah yang sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK).

Selain itu, ada juga calon kepala daerah yang melaporkan penerimaan LADK hanya sebesar Rp100.000, antara lain calon bupati Kepulauan Konawe, yakni pasangan Musdar dan Ilham Jaya. Calon perseorangan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu Maslin Pulungan dan Fery Andika Dalimunthe juga melaporkan besaran yang sama.

Dalam menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan kelambanan pelaporan merupakan praktik yang berulang. Padahal, seharusnya LADK yang merupakan dana awal pilkada dibuka secara transparan kepada publik.

“Sehingga publik tahu dari mana saja sumber awal dana kampanye,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Ninis, panggilan Khoirunnisa, lebih jauh menuturkan, dalam mendorong transparansi dan kepatuhan paslon melaporkan dana kampa- nye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melakukan pengawasan dan pengecekan apakah dana tersebut sesuai dengan fakta di lapangan.

LADK, ujar Ninis, dapat dianggap sebagai indikator awal untuk melihat kejujuran partai politik. “Jika paslon terbuka dan transparan dengan LADK, bisa terhindar dari praktik yang ilegal,” ucapnya.

KPU membagi pelaksanaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dalam 3 gelombang dengan durasi audit yang berlangsung mulai 25 September 2020 hingga 25 Desember 2020.

Di kesempatan berbeda, sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam Pilkada 2020 mulai dijatuhkan. Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, memutuskan empat orang mendapat kurungan penjara karena terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga dihukum karena tidak melaksanakan verifi kasi dukungan bakal calon perseorangan. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari pidana pemilihan yang dilaporkan Bawaslu Kabupaten Waropen.

Keempat terpidana ialah Agus Dori, Dorkas Sawaki, Simon Hendrikus Rifunai, dan Hermansah. Dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, mereka terbukti melanggar ketentuan Pasal 185 a ayat (1) dan atau Pasal 185 b UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP. (Ind/P-2)

Baca Juga

Antara

Jokowi Sampaikan Penghormatan Tinggi kepada Para Dokter

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 13:33 WIB
Para dokter selalu hadir dalam setiap perjuangan mulai dari kebangkitan nasional, persiapan kemerdekaan, pembangunan, sampai hari ini yang...
MI/Marcel Kelen

Pakar Sebut Pengungkapan Kasus di Intan Jaya Pasti Terbuka

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 12:34 WIB
Andaikan ada oknum militer, otoritas tetap ada pada peradilan militer, bukan peradilan umum. Peradilan militer juga bersifat terbuka, jadi...
Ist

Dewan Pakar NasDemĀ Rampungkan 6 Sesi Bahas UU Cipta Kerja

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 09:48 WIB
Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis yang selama ini belum...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya