Jumat 09 Oktober 2020, 18:51 WIB

Presiden: UU Ciptaker Hilangkan Pungli dan Korupsi

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Presiden: UU Ciptaker Hilangkan Pungli dan Korupsi

ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para kepala daerah melalui rapat terbatas secara virtual, Jumat (9/10). Dalam rapat yang membahas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu, Presiden menegaskan beleid tersebut dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan membuka lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan UU Ciptaker akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan pemangkasan prosedur birokrasi, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar.

Baca juga: 1.192 Pendemo Ditangkap, 50% Dari Luar Jakarta dan 60% Pelajar

"Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan," ucap Presiden melalui konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10) petang.

Presiden membeberkan dalam undang-undang tersebut terdapat 11 kluster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Adapun klaster tersebut yakni urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, dan urusan dukungan riset dan inovasi.

Kemudian, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah serta urusan kawasan ekonomi.

"Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi," ucapnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Kasus Jiwasraya jadi Preseden Korupsi di Pasar Modal

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Kasus Jiwasraya mejadikan milestone dalam konteks mengungkap kejahatan-kejahatan tindak pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasar...
ANTARA

KPK Imbau Istana Laporkan Pemberian Sepeda Lipat untuk Jokowi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pemberian...
ANTARA

Budiman: Gerakan Mahasiswa Perlu Diperkaya Lewat Forum Debat

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:27 WIB
Menurut politikus PDIP tersebut, forum debat di dalam gerakan mahasiswa menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan menentang suatu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya