Jumat 09 Oktober 2020, 18:40 WIB

KPK Tahan Tersangka Korupsi di Unair

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Tahan Tersangka Korupsi di Unair

Ilustrasi
Korupsi

 

KONISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan penahanan terhadap tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga (Unair) tahap I dan II tahun anggaran 2010, Bambang Giatno Rahardjo.

Penahanan mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan ini akan dipisahkan dari tahakan lain dalam rangka karantina kesehatan selama 14 hari.

"KPK melakukan penahanan tersangka BGR (Bambang) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020. Ini untuk proses penyidikan," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat memberikan keterangan resmi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10).

Baca juga : Rapat dengan Kepala daerah, Jokowi Jelaskan Omnibus Law

Menurut dia, Bambang akan ditempatkan di Rumah Tahanan Guntur Cabang KPK yang berada di Gedung Anti Corruption Learning Center KPK. Selama 14 hari pertama, Bambang akan ditahan di ruang khusus guna proses karantina.

Bambang ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2015 bersama Minarsi, Marketing PT Anugerah Nusantara. Minarsi diduga merupakan pemberi USD 7.500 untuk Bambang sebagai bentuk ucapan terima kasih telah dimenangkan dalam pengadaan di RS Tropik Infeksi di Unair.

"Kerugian keuangan negara atas perbuatan Tersangka sebesar Rp14.139.223.215," pungkasnya.

Diketahui nilai total proyek dalam perkara ini mencapai Rp87 miliar. Bambang selaku pengguna anggaran diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Kemudian Minarsi diduga telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya