Jumat 09 Oktober 2020, 16:28 WIB

Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Pakar hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita.

 

AHLI hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai kekhawatiran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dinilai tidak berdasar. Apalagi jika disebut UU yang bertujuan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya itu dianggap menyengsarakan rakyat.

“Kekhawatiran UU Cipta Kerja menyengsarakan rakyat sangat absurd, tidak memiliki justifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis,” tegas ahli hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita, Jumat (9/10).

Sebaliknya, menurut Profesor Romli Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru akan berdampak positif. Sebab bisa mengubah budaya buruk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kental dengan jaman orde baru.

“Bahwa UU Cipta Kerja dibentuk justru merujuk pada pengalaman buruk masa lalu sejak orde baru yang masih terjadi sampai saat ini seperti korupsi, maladministrasi, abuse of power, dan suap serta suburnya mafia-mafia berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Prof. Romli.

Selain itu, kata Prof Romli, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja juga telah menghilangkan ego sektoral yang selama 75 tahun Indonesia merdeka selalu menghambat efisiensi administrasi.

"Pelayanan di semua sektor kehidupan semuanya (saat ini) telah diterapkan sistem e-govermnent,” ujarnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok. MI/Rommy Pujianto

Uang Pelicin Dana Transfer Daerah Capai 1% dari Total Anggaran

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 14:45 WIB
KPK memiliki catatan besaran uang pelicin untuk pihak yang mengaku bisa memperjuangkan dana transfer daerah mencapai 1% dari total...
DOK MI

Perayaan HUT Golkar Raih Rekor MURI

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 13:31 WIB
Perayaan HUT Golkar mendapat penghargaan dari MURI sebagai acara politik melalui daring dengan peserta terbanyak yaitu mencapai 35.889...
Antara

Pemerintah Akui Birokrasi Dana Transfer Berliku

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 11:25 WIB
Kementerian dalam negeri mengakui tingkat kesulitan birokrasi transfer dana dari pusat ke daerah membuka praktik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya