Jumat 09 Oktober 2020, 05:32 WIB

Menanti Solusi Konkret untuk Intan Jaya

Tri/Ykb/Ant/P-5 | Politik dan Hukum
Menanti Solusi Konkret untuk Intan Jaya

DOK. PRIBADI
Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas

 

KOMISIONER Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya memerlukan waktu satu bulan untuk menginvestigasi peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Durasi itu dinilai paling cepat guna melengkapi investigasi dan membuat laporan akan peristiwa tersebut.

“Paling cepat satu bulan itu kami bisa mengeluarkan laporan, paling lambat tiga bulan,” kata Anam saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Jika dibandingkan dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, waktu kerja yang dibutuhkan Komnas HAM jauh lebih lama. Diketahui, Mahfud memberi tenggat kerja TGPF selama dua minggu.

Menurut Anam, hal itu terjadi karena Komnas HAM akan menginvestigasi kekerasan di Intan Jaya secara multidimensi dan komprehensif. Ia menyebut tidak akan bekerja secara case by case (kasus per kasus).

Komnas HAM mencatat sebelum penembakan Pendeta Yeremias, sudah ada delapan peristiwa serupa. Angka itu belum termasuk penembakan yang merenggut pewarta Gereja Katolik Emondi Paroki Bilogai bernama Agustinus Duwitau, Rabu (7/10).

Sementara itu, TGPF yang dipimpin Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, kemarin, menemui Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan aparat keamanan di Intan Jaya.

‘Kami mendapat banyak masukan untuk menjadi bahan kami perdalam, kami elaborasi lagi dengan bertemu langsung dengan para saksi yang akan kami laksanakan berikutnya,’ ujar Benny melalui keterangan tertulis, kemarin.

Wakil Ketua TGPF Sugeng Purnomo yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam memimpin tim di Jayapura dan bertemu sejumlah pihak, termasuk Polda Papua, Kodam Papua, Binda Papua, Lantamal, Lanud, dan Bais Papua.

Diketahui, pembentukan TGPF didasari beberapa peristiwa penembakan pada kurun waktu 16-20 September yang menewaskan empat orang.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah dan TNI-Polri untuk segera menghentikan konflik di Kabupaten Intan Jaya.

Anggota DPR dari dapil Papua itu meminta pemerintah dan TNI-Polri bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya.

“Harus ada solusi konkret yang dilakukan pemerintah bersama TNI dan Polri. Jangan sampai peristiwa ini berlarut dan bisa membias ke daerah lain di Papua,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengungkapkan masyarakat sipil kembali menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pascapenyerangan pos TNI Satgas Penyangga Yonif PR 330/TD Pasar Baru Kenyam,
Kabupaten Nduga, Papua. Korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa pada Rabu (7/10) dini hari. (Tri/Ykb/Ant/P-5)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Klaim Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sudah Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 23:30 WIB
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian,"...
Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya