Jumat 09 Oktober 2020, 04:49 WIB

KPU Sebut Mayoritas Patuh Protokol

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPU Sebut Mayoritas Patuh Protokol

MI/AGUS M
Co-Founder Kawalcovid-19.id Elina Ciptadi (kanan atas) dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati (bawah), kemarin

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI tetap optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dapat dituntaskan dengan aman, meski di tengah wabah covid-19. Pascapendaftaran yang diwarnai pelanggaran protokol kesehatan, sejauh ini sebagian besar peserta pilkada sudah patuh.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengemukakan itu da- lam diskusi virtual bertajuk Titik Rawan Pilkada Masa Pandemi, kemarin.

Menurut Viryan, idealnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 memiliki landasan hukum yang khusus, bisa melalui perubahan Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, keduanya tidak ada, sehingga KPU menggunakan Peraturan KPU (PKPU) untuk mengantisipasi penularan covid-19.

“Ketakutan dan keinginan pilkada ditunda karena melihat masa pendaftaran calon. Padahal, KPU memperbaiki mekanisme (melalui PKPU 13) dan mayoritas sudah menjalankannya,” ungkap Viryan.

Bila protokol kesehatan dijalankan secara serius, pilkada dapat dirampungkan tanpa adanya korban akibat covid-19. Viryan mencontohkan saat tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit bisa berjalan lancar.

“Itu dilakukan 3.000-an petugas dan tidak ada kabar yang terpapar covid-19 dan kalau pun ada, itu akibat aktivitas lain,” urainya.

Untuk itu, Viryan meminta masyarakat tetap optimistis pilkada tidak akan mengancam kesehatan. Terlebih negara telah memberi tambahan hingga Rp4,7 triliun untuk logistik protokol kesehatan.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati tetap menyarankan pilkada ditunda. Ia menilai pemerintah tidak memiliki alasan pesta demokrasi ini wajib dilakukan di tengah pandemi.

Alasan pemerintah pilkada harus tetap dilakukan karena tidak bisa menunjuk 270 pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang berwenang terbatas, menurut Khoirunnisa, tidak kuat. Dua tahun sebelum Pilkada serentak 2024 pun pemerintah harus kembali menunjuk plt.

“Bahkan dengan jumlah daerah yang lebih banyak

dari saat ini, yaitu 278 dae-
rah,” cetusnya dalam diskusi yang sama.

Rekomendasi Bawaslu

KPU RI memastikan seluruh rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI ditindaklanjuti jajaran di daerah. Pada 10 hari pertama tahapan kampanye Pilkada 2020 terdapat teguran 70 surat tertulis kepada para peserta yang melanggar protokol kesehatan.

Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, kemarin, mengatakan KPU telah memiliki PKPU tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran administrasi.

Dewa Kade menekankan KPU berupaya menekan jumlah pelanggaran aturan kampanye dengan menjaga intensitas komunikasi dengan KPU di 270 daerah. “KPU RI juga telah bersurat ke KPU provinsi dan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada. Untuk memastikan tahapan kampanye berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/ kota. Temuan itu terjadi selama 10 hari pertama pelaksanaan kampanye terbuka yang dimulai 26 September lalu.

Selain itu, ada 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial, 8 kasus dugaan politik uang, dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. (P-2)

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya