Kamis 08 Oktober 2020, 06:48 WIB

DPRD DKI Minta Kaji Ulang Sanksi Pidana Pelanggar PSBB di Perda

Hilda Julaika | Megapolitan
DPRD DKI Minta Kaji Ulang Sanksi Pidana Pelanggar PSBB di Perda

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Warga yang melanggar aturan PSBB saat terjaring Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta.

 

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji lebih pasal mengenai sanksi pidana bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rancangan Perda Penanggulangan Covid-19.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menjelaskan, upaya tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya duplikasi hukuman ketika terjadi pelanggaran oleh warga. Karena dalam usulannya Pemprov DKI berencana menjadikan Undang-Undang tentang Rehabilitasi sebagai acuan.

"Sementara batasan dari Perda itu kurungan 6 bulan dan denda maksimal Rp50 juta, dan di undang-undang bisa lebih dari itu. Jadi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan lain sebagainya, akhirnya kita tugaskan eksekutif untuk meneliti ulang atau paling tidak dipilih saja yang sudah ada di undang-undang, yang belum ada diatur saja dalam Perda. Jadi jangan sampai ada orang yang dihukum dua kali di dua aturan," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (8/10).

Meski demikian, Bapemperda DPRD DKI memastikan bahwa keseluruhan substansi pasal akan kembali dilakukan penelitian akhir bersama Pemprov terhadap redaksional hingga sistematika agar menjadi dokumen hukum daerah yang lebih proporsional. Rencananya kegiatan itu akan dilakukan pada Senin, (12/10) pekan depan.

baca juga: Denda Masker dan Tempat Usaha di DKI Terkumpul hingga Rp363 Juta

"Hari Senin kita akan bertemu kembali untuk mengkompilasi, harmonisasi antar pasal. Kita lihat apakah nanti sudah persis sama dengan yang kita bicarakan, kalau masih kurang sinkron nanti kita sinkronkan," ungkap Pantas.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyatakan pihaknya akan segera memperbaiki beberapa klausul hingga sistematika penulisan Perda sesuai hasil kesepakatan bersama Bapemperda DPRD DKI hari ini.

"Misalnya di ketentuan umum ada yang belum lengkap akan kita lengkapi, ada masukan-masukan atau pun ada yang dicoret kita rapikan," tutup Yayan. (OL-3)
 

Baca Juga

ANTARA/Nova Wahyudi

Covid-19 Jadi Alasan DPRD DKI Gelar Rapat di Puncak

👤Kautsar Bobi 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 12:37 WIB
Ruang terbuka menjadi alasan rapat digelar di luar Gedung DPRD DKI Jakarta. Hal ini diklaim sebagai upaya mencegah penyebaran...
ANTARA/Rivan Awal Lingga

Hari Ini, Empat Bioskop CGV di Jakarta Dibuka Lagi

👤Fathurrozak 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:52 WIB
Pembukaan kembali bioskop CGV di Jakarta dimulai dengan empat lokasi, yaitu, CGV Grand Indonesia, Aeon Mall Jakarta Garden City, Green...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Video Viral Polisi Pukul Polisi, Polri: Itu Hoaks

👤Yakub Pryatama 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 10:54 WIB
"Terkait video viral di medsos yang mengatakan PA Brimob menyamar sebagai mahasiswa dan ditangkap oleh polisi lalu kena pukul personel...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya