Kamis 08 Oktober 2020, 05:55 WIB

Sanksi Hukum Pelanggar Harus Setara

(Hld/J-2) | Nusantara
Sanksi Hukum Pelanggar Harus Setara

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Warga yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 menyapu sampah saat terjaring Operasi Tertib Masker di kawasan Kampung Melayu

 

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban yang akan diatur dalam perda tentang penanggulangan covid-19. Itu termasuk kesetaraan pemberian sanksi bagi siapa pun yang tidak mematuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam landasan hukum tersebut.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Dedi Supriyadi mengatakan berkas rancangan perda tentang penanggulangan covid-19 yang diusulkan Pemerintah
Provinsi DKI sejauh ini belum mencerminkan kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban.

Misalnya, terang dia, pada klausul Pasal 9 tentang perlindungan kesehatan masyarakat poin a Bab III rancangan mengenai ‘kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum’ dan/
atau poin b ‘denda administratif paling banyak Rp250 ribu yang sebelumnya diatur dalam peraturan gubernur (pergub)’.

Bapemperda menilai penerapan sanksi tersebut belum tentu setara ketika Pemprov DKI mendapati pelanggaran yang dilakukan perkantoran, pelaku usaha, dan industri.

“Tapi bagaimana dengan pelaku usaha, perkantoran yang membuka lebih dari 50% dan sebagainya? Bagaimana cara menjangkau mereka? Terus, bagaimana penerapan hukumnya?
Apakah ada tawarmenawar di dalam sana, yang tentunya ini harus terkover di dalam perda ini,” ujar Dedi dalam keterangan resminya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menjelaskan sanksi administratif sebesar Rp250 ribu kembali diusulkan dalam rancangan perda lantaran perspektif masyarakat yang cenderung memilih sanksi kerja sosial ketika mengabaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19 di ruang publik.

Selain itu, usul tersebut dipastikan telah selaras dengan sejumlah aturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam mengedepankan pemberlakuan sanksi administrasi bagi pelanggar PSBB DKI.

“Karena memang kami sudah mengikuti aturan pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Lalu memang sudah ada anjuran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh pemerintah daerah membuat perda supaya penerapan aturan ini lebih kuat lagi di lapangan,”
tutup Yayan. (Hld/J-2)

Baca Juga

MI/Martinus Solo

Sebanyak 2020 KPM di Maybrat Terima Bansos PKH

👤Martinus Solo 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 08:51 WIB
Sebanyak 2020 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat akan menerima bantuan sosial berupa beras dari Program...
MI/Gabriel Langga

Pelaku UMKM di Sikka Terbantu Dana LPDB

👤Gabriel Langga 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 08:42 WIB
Program pemerintah yang digulirkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) melalui Kementerian Koperasi dan UMKM sangat membantu...
MI/Heri Susetyo

Warga Keluhkan Bau Busuk di TPS Pergudangan Safe N Lock

👤Heri Susetyo 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 07:12 WIB
TPS  tersebut awalnya hanya untuk pembuangan sampah kering seperti kardus dan plastik. Namun kemudian banyak sampah basah ikut...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya