Kamis 08 Oktober 2020, 05:29 WIB

Berkas Red Notice Joko Tjandra Dinyatakan Lengkap

Tri/P-5 | Politik dan Hukum
Berkas Red Notice Joko Tjandra Dinyatakan Lengkap

MI/Fransisco Carolio
Terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

 

KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebut berkas perkara empat tersangka kasus penghapusan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Joko S Tjandra sudah lengkap (P-21). Hari mengatakan jaksa peneliti telah menerima berkas yang disidik Bareskrim Polri.

“Berkas perkaranya sudah diterima jaksa peneliti dari Direktur Penuntutan dan sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat formil dan materiil pada Senin (5/10),” jelas Hari di Gedung Kejagung, kemarin.

Dalam perkara itu terdapat empat tersangka. Selain Joko Tjandra, tiga tersangka lainnya ialah pengusaha Tommy Sumardi, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Bareskrim Polri Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

“Tahap berikutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang belum terkonfirmasi kapan akan dilakukan penyerahan tahap dua itu,” ujar Hari.

Menurut Hari, administrasi penanganan perkara mungkin akan diserahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan wilayah hukum peristiwa pidana. Persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Itu kewenangan penuntut umum, tinggal melihat locus, tempus di mana. Kemudian administrasi penanganan perkara itu diserahkan ke

Kejari Jakarta Pusat atau Kejari Jakarta Selatan. Untuk sidangnya, karena ini perkara tindak pidana korupsi, tetap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang di Jakarta ini ada di PN Jakarta Pusat,” papar Hari.

Hari juga menyinggung soal rencana penggabungan berkas perkara Joko Tjandra yang ditangani Kejagung, yakni permufakatan jahat terkait dengan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Namun, penggabungan tersebut masih menunggu berkas perkara red notice sampai tahap II.

“Teori penggabungan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana ketika dia melakukan tindak pidana itu terdakwanya satu orang, tapi dia melakukan beberapa tindak pidana dengan waktu dan tempat yang berbeda,” tandasnya.

Sementara itu, sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari di Peng adilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat mengalami penundaan. Kemarin, Pinangki dijadwalkan menjalani pengadilan dengan agenda jawaban penuntut umum atas eksepsinya minggu lalu.

Penundaan sidang itu disebabkan Pengadian Negeri (PN) Jakarta Pusat ditutup selama dua pekan mulai kemarin. Penutupan itu dilakukan setelah dua aparatur sipil negara (ASN) PN terkonfirmasi positif covid-19.

“Iya, untuk semua agenda sidang, termasuk persidangan jaksa Pinangki, ditunda,” ujar Bambang Nurcahyono dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi, kemarin. (Tri/P-5)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Anggota Wantimpres Mardiono Pastikan Calonkan Diri Jadi Ketum PPP

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Minggu 01 November 2020, 08:15 WIB
Mardiono mengaku masih harus mempersiapkan diri sebelum melakukan konsolidasi, khususnya melapor ke Presiden Joko Widodo...
ANTARA/Teguh prihatna

Kemendagri Tegur 67 Pemda Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 01 November 2020, 06:17 WIB
Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman...
Dok.MI/Rommy

Kasus Siti Fadilah Jadi Pembelajaran

👤Cah/Ant/P-1 🕔Minggu 01 November 2020, 05:10 WIB
Menteri kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu ke kuasa hukumnya, yakni...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya