Kamis 08 Oktober 2020, 04:02 WIB

Kebut 35 PP dalam Sebulan

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Kebut 35 PP dalam Sebulan

ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
Para menteri dan pejabat terkait UU Cipta Kerja berfoto seusai konferensi pers penjelasan UU Cipta Kerja di Jakarta, kemarin.

 

SEUSAI disahkan oleh DPR, Senin (5/10), Undang-Undang Cipta Kerja pun berlaku sudah. Untuk mengimplementasikan ketetapan yang terdiri atas 15 bab, 174 pasal , dan mencakup 9 bidang itu dibutuhkan aturan turunan.

Sebanyak 40 aturan baru yang terdiri atas 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) tengah disiapkan untuk membuat beleid tersebut operasional.

Sejumlah bidang menjadi fokus dari ke-40 aturan itu, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, ketenagakerjaan, pengenaan sanksi, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta administrasi pemerintahan.

Demi mempercepat hadirnya aturan pelaksana itu, Presiden Joko Widodo memberi tenggat selama satu bulan saja kepada jajarannya untuk membuat serta menyelesaikan aturan-aturan turunan tersebut.

“Arahan dari Bapak Presiden, untuk seluruhnya ada sekitar 40 aturan turunan yang terdiri atas 35 PP dan 5 perpres untuk diselesaikan dalam waktu 1 bulan walaupun perundang-undangan membolehkan 3 bulan. Itu target yang diberikan Presiden,” ungkap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10).

Sejumlah kementerian/lembaga terkait pun mulai menyusun berbagai draf terkait. Pada klaster investasi dan proyek pemerintah misalnya, pemerintah akan membentuk lembaga pengelola investasi/sovereign wealth fund (LPI/SWF). Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan pihaknya sedang menyusun PP terkait pembentukan LPI tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama mengungkapkan pihaknya tengah mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis usaha yang harus disederhanakan di setiap daerah. Poin itu, kata dia, berkaitan dengan klaster administrasi pemerintahan yang akan dipermudah dan disimplifikasi mengacu dari UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan amdal tidak dihapuskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan amdal tetap ada dan prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien.

Tidak tersingkir

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN tentang UU Cipta Kerja, Taufiqulhadi, menyatakan disahkannya UU Cipta Kerja akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menjamin keadilan dalam kepemilikan tanah kepada rakyat kecil. “Dengan hadirnya UU ini, di masa mendatang, pemerintah dapat mencegah, orang-orang kecil agar tidak mudah tersingkir makin jauh ke pinggir-pinggir kota,” kata Taufiqulhadi melalui keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial, Harijanto, melihat lahirnya UU Cipta Kerja akan menjadi solusi atas melonjaknya angka pengangguran di Indonesia.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan jalan yang tepat jika masyarakat keberatan dengan UU Cipta Kerja.

“Karena uji materi menjadi ajang pembuktian dan pada saat yang sama dilakukan tekanan publik, sepanjang tidak melanggar hukum dan protokol kesehatan,” ujar Zainal dalam pernyataan sikap profesor, dekan, dan akademisi dari 67 perguruan tinggi di Jakarta, kemarin. (Cah/Wan/Ant/RO/X-6)

Baca Juga

MI/ BARY FATHAHILAH

Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah Tutup Usia

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 09:00 WIB
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Surabaya, Sabtu (31/10) pukul 01.45...
Medcom.id

Pendekatan Militer tidak akan Berhasil Atasi Terorisme

👤Che/P-1 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 04:50 WIB
Pasalnya, para pelaku teror ini saat melakukan aksinya lebih mengusung ide ketidakadilan negara terhadap pendahulu...
DOK BAKAMLA

Perairan Natuna Incaran Kapal Vietnam

👤Cah/P-1 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 04:36 WIB
Bakamla dengan menggunakan Kapal Negara (KN) Pulau Nipah 321 menangkap dua kapal nelayan Vietnam yang sedang mengambil ikan di wilayah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya