Kamis 08 Oktober 2020, 05:20 WIB

Amdal Diintegrasikan dengan Izin Usaha

Wan/Iam/Ins/H-2 | Humaniora
Amdal Diintegrasikan dengan Izin Usaha

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah menteri menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

 

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menepis tuduhan kemunduran aspek perlindung­an lingkungan hidup dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR. Hal itu terkait dengan pemberian izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pasal 37 UU Cipta Kerja menyebutkan perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

“Oleh karena itu, tidak benar bahwa dikatakan undang-undang ini melemahkan lingkung­an,” ucap Siti dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

UU itu, jelas Siti, bukan menghapus izin lingkungan, melainkan mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha. Selain meringkas proses perizinan usaha, ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja itu juga makin memperkuat penegakan hukum.

Hal itu, imbuh Siti, akan berbeda dengan aturan lama yang menetapkan apabila izin lingkungan dicabut, pelaku usaha masih dapat menjalankan bisnisnya. “Karena dia menjadi dasar perizinan berusaha lalu digugat perizinan berusahanya karena ada masalah lingkung­an, jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha,” tegasnya.

Sistem amdal nanti akan disesuaikan dengan menerapkan sistem uji kelayakan oleh lembaga uji kelayakan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Timnya pun berasal dari sejumlah ahli yang mempunyai sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal senada dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Tidak ada dalam omnibus law yang merugikan rakyat. Kita betul-betul konsen soal lingkungan. Kami tidak memperdaya kepercayaan rakyat,” kata Luhut.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10) oleh DPR RI. Cakupan materi omnibus law terdiri dari 76 UU. Dalam UU tersebut ada 11 klaster utama, antara lain penyederhanaan perizinan, ketenagakerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlin­dungan UMKM dan perko­perasian, riset dan inovasi, serta kawasan ekonomi. (Wan/Iam/Ins/H-2)

Baca Juga

MI/RAMDANI

250 Menu Nasi Ditawarkan saat Festival Nasi Online

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:35 WIB
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mendukung Pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian...
DOK Sinarmas

Saleh Husin Kedatangan Tamu Istimewa Arief Yahya

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 20:15 WIB
Saleh Husin merupakan sahabat Arief Yahya dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK saat...
Ist

Distribusi Bantuan Sosial di Indonesia Dapat Apresiasi Bank Dunia

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 19:50 WIB
Indonesia dinilai sukses menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya