Kamis 08 Oktober 2020, 00:13 WIB

Dividen Bebas Pajak Asal Investasi di Indonesia

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Dividen Bebas Pajak Asal Investasi di Indonesia

Ilustrasi
Ilustrasi pajak

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri asalkan investasi dilakukan di Tanah Air. Keringanan itu diatur pemerintah melalui Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, Senin (5/10).

“Ini dalam rangka mendorong agar dana dari pemilik modal lebih produktif. Kita encourage mereka untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena bila investasi dilakukan di Indonesia, dia akan bebas pajak. Tapi kalau tidak, dia tetap kena peraturan PPh,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10).

Aturan pembebasan PPh atas dividen itu tercantum dalam pasal 111 UU Cipta Kerja yang menyebutkan pengecualian PPh atas dividen berlaku kepada wajib pajak dalam negeri sepanjang dividen itu diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dividen dalam negeri yang bebas atas PPh itu ialah penghasilan setelah kena pajak dari suatu bentuk usaha tetap diinvestasikan di Tanah Air kurang dari 30% dari jumlah laba.

Baca juga : Menperin Sebut Omnibus Law Bisa Dongkrak Industri Manufaktur

Sedangkan ketentuan dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, diinvestasikan harus sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang diinvestasikan di Indonesia yakni kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak.

Sri Mulyani juga menegaskan masuknya urusan perpajakan ke dalam UU Cipta Kerja dilakukan secara terbuka melalui pembahsan bersama DPR. Itu juga didasari pada kondisi mendesak untuk mengubah sistem perpajakan di Tanah Air akibat pandemi covid-19.

Misal, beberapa poin dalam RUU Omnibus Law Perpajakan juga telah dimasukkan ke dalam Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU 2/2020. “Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa ini suatu pemasukkan pasal-pasal dari RUU Omnibus Law Perpajakan, itu tidak benar,” tegas menkeu. (OL-7)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio

Upah Minimum 2021 tidak Naik, Ekonom: Daya Beli Semakin Lemah

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:42 WIB
Dengan tidak adanya kenaikan upah minimum pada tahun depan, daya beli masyarakat kelas menengah bawah akan sulit kembali pulih dalam waktu...
DOK KEMENTAN

Presiden Jokowi Didampingi Mentan Tinjau Food Estate di Humbahas

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:17 WIB
Presiden melakukan pengecekan terhadap benih dan menyaksikan pengolahan lahan tanam berbasis teknologi modern dengan penerapan mekanisasi...
Antara

Tiga Tahun Terakhir, Kemendag Catat 1.354 Kasus Leasing

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 15:52 WIB
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, permasalahan pembiayaan leasing atau sewa guna usaha, merupakan sengketa konsumen yang paling...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya