Rabu 07 Oktober 2020, 19:14 WIB

UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Outsourcing Terdaftar

Insi Nantika jelita | Ekonomi
UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Outsourcing Terdaftar

Antara/Aji Styawan
Buruh melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja di Semarang, Jawa Tengah

 

PEMERINTAH mengaku bakal mengawasi tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, mengatur perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).

"Selama ini banyak perusahaan outsourching yang tidak terdaftar. Dengan adanya UU ini kita bisa melakukan pengawasan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem. Jadi bisa terkontrol," ujar Ida dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Jakarta, Rabu (7/10).

Ida juga menjelaskan, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh outsourcing masih tetap dipertahankan.

Baca juga : Menaker Bantah UMP/UMK Dihapus dalam UU Cipta Kerja

Dalam UU Ciptaker, ungkapnya, memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Hal itu sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

Terkait jam kerja bagi para pekerja, Menaker Ida mengatakan, tidak ada perubahan. Diketahui, dalam perubahan ke-22 Bab IV tentang Ketenagakerjaan atau perubahan Pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan waktu pekerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Namun, dalam beleid itu juga disebutkan ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

"Ketentuan mengenai waktu kerja dan istirahat, ini banyak sekali terjadi distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana UU 13/2020," tandas Ida. (OL-7)

Baca Juga

Dok: Biro Setwapres

Wapres tak Ingin Indonesia Jadi Tukang Stempel Produk Halal Global

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 13:10 WIB
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia masih banyak mengimpor produk halal dari berbagai negara. Indonesia masih menjadi...
MI/Ramdani

Wapres Ingin Indonesia Jadi Produsen Halal Terbesar Dunia di 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 13:05 WIB
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lanjut Wapres, Indonesia merupakan pasar yang sangat menentukan dalam perdagangan...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pemerintah akan Jadikan Indonesia Pemimpin Industri Halal Dunia

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 10:39 WIB
Potensi besar Indonesia menjadi pemimpin industri produk halal dunia, InshaAllah dapat segera...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya