Rabu 07 Oktober 2020, 19:09 WIB

Presiden Teken Perpres Vaksin Covid-19

mediaindonesia.com | Humaniora
Presiden Teken Perpres Vaksin Covid-19

ANTARA/Setpres-Lukas
.

 

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 5 Oktober 2020. Sejumlah isi perpres vaksin tersebut yaitu penegasan dilakukannya percepatan pengadaan vaksin covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi (Pasal 1 ayat 1).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 meliputi:
a. pengadaan vaksin covid-19
b. pelaksanaan vaksinasi covid-19
c. pendanaan pengadaan Vaksin covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19
d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pengadaan untuk vaksin covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 2020, 2021, dan 2022. Demikian disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4.

Namun waktu vaksinasi dapat diperpanjang oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan. Dalam Pasal 2 ayat 6 disebutkan pemerintah mengutamakan pengadaan vaksin covid-19 dari dalam negeri.

Pengadaan vaksin tersebut meliputi penyediaan vaksin covid-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan serta distribusi vaksin covid-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pihak-pihak yang dapat mengadakan vaksin yaitu BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedia atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional (Pasal 4 ayat 1).

Namun dalam Pasal 5 ayat 1 dinyatakan BUMN yang mendapat penugasan ialah PT Bio Farma (Persero) yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Hal ini dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.

Sementara lembaga/badan internasional yang dapat ikut serta dalam melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan atau penyediaan vaksin covid-19 yaitu The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), dan lembaga/badan internasional lain.

Selanjutnya mengenai harga vaksin ditetapkan menteri kesehatan seperti termuat dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin covid-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin covid-19.

Sementara pelaksanaan vaksinasi covid-19 tetap dilakukan Kementerian Kesehatan (Pasal 13 ayat 1). Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi berwenang untuk menetapkan:
a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin
b. Prioritas wilayah penerima vaksin
c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin
d. Standar pelayanan vaksinasi (Pasal 13 ayat 2) (Ant/OL-14)

Baca Juga

Dok kominfo

Palu, Mutiara di Pinggir Khatulistiwa

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 07:57 WIB
Pembangunan jaringan koneksi yang dilakukan Bakti Kominfo amat berarti dalam pemulihan wilayah pascabencana dua tahun lalu di...
ANTARA

6 Tontonan Animasi Anak & Keluarga untuk Temani Libur Panjang

👤Astri Novaria 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 06:00 WIB
Melalui tayangan ini anak dapat merasakan berbagai emosi mulai dari senang, sedih hingga haru dan memastikan anak dapat melihat diri mereka...
DOK ENESIS

OTG dapat Vitamin C 1000mg Gratis dari Amunizer

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 06:00 WIB
Gerakan 'Amunizer Bantu Indonesia Bangkit' ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang terkonfirmasi positif dan tanpa gejala di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya