Rabu 07 Oktober 2020, 18:15 WIB

Muhammadiyah Minta Masyarakat Menahan Diri Terkait UU Cipta Kerja

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Muhammadiyah Minta Masyarakat Menahan Diri Terkait UU Cipta Kerja

Antara
Aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja

 

PENGURUS Pusat (PP) Muhammadiyah meminta masyarakat menahan diri dan menerima keputusan DPR terkait Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebagai sebuah realitas politik. Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, walaupun proses pembuatan UU tersebut sangat kontroversial, pihaknya menilai demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru. 

“Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review,” katanya kepada Media Indonesia, Rabu (7/10).

Ia menyebutkan, sejak awal PP Muhammadiyah sudah meminta DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan Omnibus law UU Cipta Kerja. Selain karena masih dalam masa pandemi covid-19, banyak pasal di dalam UU yang kontroversial. 

“Selain itu, RUU tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Baca juga : Pukat UGM: RUU Cipta Kerja Bermasalah dari Proses Hingga Substansi

Anehnya, tambah Mu’ti, DPR jalan terus membahas pengesahan UU ini. “DPR tidak mengindahkan keberatan masyarakat dengan mengesahkan UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Dirinya mengakui sejumlah usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. “Selain itu, lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja,” pungkasnya. (P-5)

Baca Juga

MI/ SUSANTO

Penyidik Periksa 8 Tersangka Kasus Kebakaran Kejagung

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:25 WIB
untuk menetapkan para tersangka kebakaran Gedung Kejagung dibutuhkan 6 kali...
MI/Adam Dwi

109 Jaksa Diberi Sanksi, Komjak Apresiasi Pengawasan Kejaksaan

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:15 WIB
Ketua Komjak Barita LH Simanjuntak mengatakan bahwa pengawasan dan penindakan kinerja Kejaksaan merupakan dua sisi dari logam yang...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Hakim Tolak Eksepsi Joko Tjandra

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 12:47 WIB
Hakim Ketua Muhammad Sirad menegaskan PN Jakarta Timur berwenang mengadili perkara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya