Rabu 07 Oktober 2020, 04:20 WIB

Gedung Putih Tolak Pedoman FDA

Van/CNA/Ant/X-10 | Internasional
Gedung Putih Tolak Pedoman FDA

AFP/Medcom.id
Ilustrasi -- Gedung Putih Amerika Serikat

 

GEDUNG Putih menolak pedoman baru dari Food and Drug Administration (FDA) terkait persetujuan akses vaksin potensial covid-19 ke pasar. Pasalnya, persyaratan yang di rencanakan FDA bagi peserta dalam uji klinis massal dan kandidat vaksin dinilai memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak bisa dirilis sebelum pemilihan presiden pada 3 November mendatang.

Tindakan Gedung Putih pertama kali dilaporkan The New York Times, Senin (5/10). Pejabat senior pemerintahan AS mengatakan Gedung Putih bermaksud untuk mendapatkan vaksin yang aman untuk di pasarkan.

Pemerintah ingin memastikan tidak ditambahkan standar lain yang akan memperlambat proses uji coba dan distribusi vaksin ke pasar.

Dalam menghadapi blokade Gedung Putih itu, FDA mencari jalan lain untuk memastikan bahwa vaksin memenuhi pedoman tersebut. Salah satunya berdiskusi dengan komite penasihat ahli dari luar untuk mendukung pedoman itu, terlepas dari reaksi Gedung Putih.

Komisaris FDA Stephen Hahn telah berjanji bahwa para ilmuwan karier, bukan politisi, akan memutuskan apakah ada vaksin virus korona yang memenuhi standar yang berfungsi dan aman.

“Ilmu akan memandu keputusan kita. FDA tidak akan mengizinkan tekanan dari siapa pun untuk mengubahnya. Saya akan menempatkan kepentingan rakyat Amerika di atas segalanya,” kata Hahn.

Pengembangan vaksin biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi para ilmuwan berlomba untuk mempersingkat waktu itu. Lantaran kebutuhan yang sangat mendesak di tengah krisis kesehatan ini.

FDA telah menghadapi kritik karena mengizinkan penggunaan darurat beberapa perawatan covid-19 yang didukung oleh sedikit bukti. Namun, Hahn mengatakan, jika pembuat vaksin menginginkan jalur yang lebih cepat ke pasar, mereka akan menghadapi standar tambahan.

Hahn menambahkan vaksin itu tidak seperti terapi yang diberikan kepada orang sehat karena biasanya membutuhkan lebih banyak pembuktian dari berbagai percobaan.

Sementara itu, dari Tanah Air, anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta tes cepat, tes usap, dan vaksin covid-19 digratiskan bagi masyarakat yang kurang mampu karena penurunan harga belum signifikan bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi covid-19.

‘’Sejak awal saya mengatakan berkali-kali, rapid test, swab test, dan vaksin covid-19 digratiskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bukti negara hadir dan amanat konstitusi,’’ kata Marwan di Jakarta, Senin (5/10).

Marwan juga meminta agar vaksin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan segregasi etnik masyarakat Indonesia dan hal itu dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan farmasi luar yang memiliki uji klinis. (Van/CNA/Ant/X-10)

Baca Juga

AFP/	PHILIPPE LOPEZ

UE akan Danai Transfer Pasien Korona Lintas Batas

👤Nur Aivanni 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 09:07 WIB
Para pemimpin diminta untuk tidak menutup perbatasan satu sama lain, tetapi bekerja sama untuk berbagi teknik terbaik untuk mengendalikan...
AFP/Valery Hache

Prancis Berlakukan Darurat Keamanan Pasca Serangan Teroris

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 07:41 WIB
Otoritas Prancis menaikan level keamanan pada tingkat darurat pasca serangan mematikan di Basilika Notre-Dome Nice, Prancis pada Kamis...
Drew Angerer/AFP

Biden Sebut Akan Lindungi Warga Venezuela di AS

👤Nur Aivanni 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 07:29 WIB
Kandidat Presiden AS Joe Biden menegaskan ia akan melindungi warga Venezuela dan Kuba bila ia menang dalam Pilpres AS. Biden bertekad...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya