Selasa 06 Oktober 2020, 20:07 WIB

NasDem Sayangkan Beredarnya Hoaks RUU Cipta Kerja

Sri Utami | Politik dan Hukum
NasDem Sayangkan Beredarnya Hoaks RUU Cipta Kerja

MI/Susanto.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya

 

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyayangkan beredarnya informasi bohong (hoaks) di masyarakat terkait RUU Cipta Kerja. Menurut Willy perjalanan pembahasan RUU Cipta Kerja selama delapan bulan penuh dengan perdebatan. Mulai dari hal-hal teknis penulisan kata, kalimat, tanda baca dan lainnya hingga substansi materi RUU.

"Di sana semua anggota DPR menyampaikan pikirannya dengan berbagai perspektif bahkan tidak jarang hingga landasan filosofis. Perdebatan ini dilakukan dengan keras namun tetap dalam koridor musyawarah untuk mufakat. Tidak ada satupun keputusan dari panitia kerja RUU Cipta Kerja yang diambil berdasarkan voting," tegasnya.

DPR dan pemerintah sangat serius mempertarungkan pemikiran terbaiknya untuk bangsa. Sangat disayangkan jika hasil perdebatan tersebut malah dicederai dengan berkembangnya hoaks demi kepentingan politis tertentu.

"Kami mau membangun landasan bagi bangsa ini untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih variatif. Jangan malah dibuat narasi seolah ini bakal menjadi malapetaka hanya karena ada satu dua hal yang perlu di kritik. Kita harus membiasakan diri untuk berposisi secara jujur, terbuka dan adil sejak dalam pikiran," cetusnya saat dihubungi, Selasa (6/10).

Berkembangnya berbagai hoaks dan penyesatan informasi menurutnya terjadi karena banyak orang terlalu mudah bereaksi tanpa menguasai data dan informasi. Ini membuat posisi apapun yang dijalankan menjadi lemah. Kritik yang disampaikan menjadi akan menjadi daya dobrak yang baik jika digunakan untuk menguji konsistensi UU Cipta Kerja dengan UUD 1945.

"Jadi tunggu saja dahulu UU yang disahkan secara politik ini menjadi dokumen resmi negara, dan diumumkan kepada publik. Setelah itu silahkan ajukan Judicial Review jika merasa tidak puas dengan isi yang ada, karena itu adalah salah satu mekanisme formal yang disediakan di dalam negara demokrasi yang kita sepakati bersama," jelasnya.

Sebelumnya beredar informasi berantai melalui pesan singkat WhatsApp terkait RUU Cipta Kerja. Dalam pesan singkat tersebut terdapat 12 poin alasan buruh menolak Omnimnus Law RUU Cipta Kerja. (OL-4)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya