Selasa 06 Oktober 2020, 19:57 WIB

KPK Kawal Penyaluran Bantuan Presiden Jokowi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Kawal Penyaluran Bantuan Presiden Jokowi

Antara
Ilustrasi

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM yang digelontorkan pemerintah. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta komisi antirasywah mengawasi penyaluran banpres tersebut yang akan memasuki tahap II dengan target 3 juta penerima manfaat.

"Kami memahami KPK sangat concern mengenai program ini agar tepat sasaran, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi. Kita akan masuk tahap kedua sisanya 3 juta (pelaku usaha kecil). Kita ingin pastikan bukan hanya tepat sasaran, tapi juga pemerataan," kata Menteri Teten seusai bertemu pimpinan komisi antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/9).

Teten menjelaskan penyaluran banpres pada tahap I telah dibagikan kepada 9,1 juta pelaku UMKM sejak Agustus lalu. Para pelaku usaha kecil itu menerima bantuan modal berupa hibah senilai Rp2,4 juta.

Adapun total yang digelontorkan pada tahap I yakni sekitar Rp22 triliun. Penyaluran kini akan memasuki tahap II dengan target 3 juta UMKM. Total dana yang disiapkan sekitar Rp 7,2 triliun.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan komisi antirasywah siap mengawal penyaluran bansos tersebut. KPK akan mengawasi pendataan hingga penyaluran. KPK pun meminta kementerian agar bisa mendistribusikan bantuan lebih merata. KPK juga menyarankan agar penyaluran seluruhnya melalui bank untuk mencegah terjadinya rente.

"KPK hadir memantau pelaksanaannya. Untuk auditnya KPK juga memeriksa kalau ada penyimpangan. KPK hadir untuk memastikan setiap rupiah bermanfaat dan akuntabel," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Teten juga meminta KPK untuk mendampingi kementerian dalam rencana restrukturisasi kelembagaan. Teten mengatakan kementeriannya akan membenahi truktur kelembagaan agar lebih ramping sesuai tugas serta pokok fungsi. (OL-8)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya