Selasa 06 Oktober 2020, 19:45 WIB

Najwa Shihab Tegaskan Aksi Wawancara Kursi Dalam Koridor UU Pers

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Najwa Shihab Tegaskan Aksi Wawancara Kursi Dalam Koridor UU Pers

MI/Akhmad Mustain
Tangkapan layar wawancara Najwa Shihab dengan kursi

 

TIM Relawan Jokowi Bersatu melaporkan presenter Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya terkait wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di kanal youtube Narasi TV. Namun, polisi menolak laporan itu dan mengarahkan relawan Jokowi melaporkannya ke Dewan Pers.

Najwa kemudian merespon soal laporan itu melalui akun instagram pribadi miliknya, Selasa (6/10). Ia mengaku baru mengetahui soal pelaporan itu di media massa.

"Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers," tulis Najwa.

Meski belum tahu persis, pembawa acara "Mata Najwa" itu mengaku siap menghadiri pemeriksaan jika dibutuhkan.

"Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," ungkapnya.

Najwa kemudian menjelaskan alasannya menayangkan tayangan kursi kosong dengan memberikan pertanyaan imajiner kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ia mengatakan banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan Menteri Kesehatan yang minim dari pers untuk menjawab penanganan pandemi covid-19.

Ia mengaku memberikan pertanyaan yang ia tampung publik sebagai usaha memerankan fungsi media.

"Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum," kata Najwa.

Lebih lanjut, Najwa mengatakan wawancara kursi kosong memang yang pertama kali terjadi di Indonesia. Namun, hal tersebut tak lagi lazim di negara dengan sejarah kemerdekaan pers yang cukup panjang, seperti Amerika Serikat dan Inggris. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Galih Pradipta

KPK Periksa 2 Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Terkait Korupsi RY

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:59 WIB
Kedua saksi itu yakni Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Diyanto serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Rawan Dipolitisasi, KPK Sebut Alokasi JPS tak Diatur

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:30 WIB
Ia menjelaskan dalam penanganan pandemi covid-19, pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan refocusing alokasi Anggaran Pendapatan dan...
ANTARA/Aprillio Akbar

Perpusnas Berkomitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 09:31 WIB
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan penanganan benturan kepentingan merupakan salah satu upaya penguatan pengawasan dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya