Selasa 06 Oktober 2020, 19:35 WIB

KPK Tahan Eks Kepala Dinas Lampung Selatan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Tahan Eks Kepala Dinas Lampung Selatan

Dok MI
.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tersangka sekaligus menahan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Syahroni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016-2017.

Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus yang sebelumnya juga menjerat Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan itu.

"Ditemukan bukti permulaan yang cukup kemudian KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan SY (Syahroni) sebagai pihak yang diduga bersama sama menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/9).

Syahroni ditahan selama 20 hari ke depan hingga 25 Oktober mendatang di Rutan C1 KPK (Gedung ACLC). Dalam perkara itu, ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus itu, Syahroni diduga bersama-sama dengan Bupati Zainudin Hasan menerima uang dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Syahroni diduga mendapat perintah dari Zainudin untuk mengumpulkan pungutan fee proyek kepada rekanan pemkab.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, Syahroni merupakan Kasubbag Keuangan PUPR Lampung Selatan pada 2015-2017, Kabid Bina Program Dinas PUPR pada 2017, dan juga pernah menjabat Kabid Pengairan Dinas PUPR 2017-2018.

Adapun perkara itu merupakan pengembangan dari OTT KPK pada 2018 lalu. Saat itu, KPK menetapkan empat tersangka yakni Bupati Zainudin Hasan, mantan anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara. Adapun pemberi suap yang ditetapkan tersangka yakni pihak swasta Gilang Ramadhan.

Saat ini, sejumlah tersangka tersebut telah diproses di pengadilan dan sudah divonis pidana antara 2 tahun 3 bulan hingga 12 tahun penjara. Pada 24 September lalu, KPK juga menahan tersangka baru dalam kasus yang sama yakni Asisten II Sekda Lampung Selatan Hermansyah Hamidi.

Dalam kasus itu, tersangka Hermansyah diduga mendapat perintah dari Zainudin Hasan menyediakan setoran fee proyek 21% dari anggaran. Ia bersama Syahroni kemudian mengumpulkan uang itu dari rekanan pemkab. Adapun jumlah setoran proyek yang diserahkan ke Zainudin Hasan sebesar Rp72,74 miliar. Uang itu kemudian dibagi sebesar 0,5%-0,75% untuk Pokja ULP, 15%-17% persen untuk Bupati, dan 2% untuk kepala dinas PU-Pera. (OL-8)

 

Baca Juga

MI/ADAM DWI

Megawati Inginkan Pemuda Kuasai Teknologi dan Ingat Sejarah

👤Sri Utami 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 14:15 WIB
Hakikat pemuda yang berkebudayaan adalah mereka yang cinta Tanah Air dan tidak mudah...
MI/ SUSANTO

Penyidik Periksa 8 Tersangka Kasus Kebakaran Kejagung

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:25 WIB
untuk menetapkan para tersangka kebakaran Gedung Kejagung dibutuhkan 6 kali...
MI/Adam Dwi

109 Jaksa Diberi Sanksi, Komjak Apresiasi Pengawasan Kejaksaan

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:15 WIB
Ketua Komjak Barita LH Simanjuntak mengatakan bahwa pengawasan dan penindakan kinerja Kejaksaan merupakan dua sisi dari logam yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya