Selasa 06 Oktober 2020, 17:23 WIB

Menaker Respon Penolakkan Buruh Soal UU Cipta Kerja

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Menaker Respon Penolakkan Buruh Soal UU Cipta Kerja

Ilustrasi
UU Cipta Kerja

 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespon ihwal tujuh poin yang ditolak oleh serikat buruh menyoal klaster ketenagakerjaan dalam Undang Undang Cipta Kerja yang telah disetujui DPR, Senin (5/10).

Pemerintah disebut telah menerapkan prinsip-prinsip umum dalam perumusan aturan di klaster ketenagakerjaan memerhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003 dan ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan yang dikembalikan kepada UU 13/2003.

Menyoal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat dan perlindungan bagi pekerja PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.

"Disamping itu, UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT," kata Ida melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10).

Dia menambahkan, syarat dan perlindungan bagi pekerja dalam kegiatan alih daya (outsourcing) tetap dipertahankan dalam produk hukum baru itu. Bahkan dalam UU itu pula diletakkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing. Hal itu dinilai sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011. 

"Disamping itu, dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan outsourcing, RUU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan outsourcing yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS)," jelas Ida.

Menyoal waktu kerja, imbuh dia, ketentuannya tetap diatur seperti UU eksisting yakni UU 13/2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal itu untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis.

Kemudian terkait upah, Ida bilang, UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja seperti apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan eksisting UU 13/2003 dan Peraturan Pemerintah 78/2015. Nantinya, juga akan diatur dalam PP yang baru.

Baca juga : Proses Demokrasi Pengesahan Omnibus Law Ciptaker

"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai upah minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud, maka UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum," terang Ida.

Selain itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah pekerja dan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil, pemerintah juga mengatur ketentuan upah bagi sektor tersebut.

Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah dipastikan memberi perlindungan kepada pekerja yang menghadapi proses PHK. "UU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," tutur Ida.

"RUU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-IX/2011," sambungnya.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang ter-PHK, pemerintah turut mengatur ketentuan megenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, informasi pasar kerja dan pelatihan kerja dalam UU Cipta Kerja.

Diketahui, terdapat 7 tuntutan dari serikat pekerja terkait UU Cipta Kerja, diantaranya ialah anggapan PKWT seumur hidup, outsourcing, jam kerja yang dianggap eksploitatif serta pemangkasan hak cuti.

Untuk meyakinkan para pekerja, pemerintah akan segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk PP dan peraturan lain di bawahnya. "Ini untuk meyakinkan kepada pekerja atau buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan," pungkas Ida. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...
MI/M IRFAN

Komisi Yudisial Tanggapi Permintaan Nasabah WanaArtha

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 19:40 WIB
KY akan mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya mempertimbangkan rasa keadilan para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya