Selasa 06 Oktober 2020, 17:25 WIB

Inkonsisten, Pasal Komersialisasi Pendidikan ada di Omnibus Law

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Inkonsisten, Pasal Komersialisasi Pendidikan ada di Omnibus Law

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Aksi menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta kerja

 

GURU besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mempertanyakan konsistensi Pemerintah dan DPR dalam merumuskan UU Cipta Kerja. Dia mengaku kecewa karena sebelumnya Komisi X DPR dan pemerintah menyatakan bahwa pasal pendidikan telah dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Namun, setelah Undang-Undang tersebut disahkan, ternyata masih ada pasal pendidikan yang tercantum di dalamnya.

"Saya heran kok bisa begini. Sebetulnya hubungan kelembagaan antara Komisi X, Panja, Baleg, dan Paripurna seperti apa? Kok bisa sebelumnya Komisi X menyimpulkan bahwa seluruh pasal pendidikan di UU Ciptaker dicabut, begitu juga versi pemerintah," kata Cecep saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (6/10).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sektor Properti akan Untung

Selain itu, Cecep juga mengaku tidak habis pikir dengan sikap pembuat undang-undang yang masih berniat membawa pendidikan ke dunia bisnis. Menurut dia dengan adanya pasal pendidikan tersebut, membuka potensi untuk menjadikan semangat pendidikan sebagai bagian dari bisnis.

"Dengan adanya pasal itu memungkinkan pemerintah membuat peraturan pemerintah (PP), jadi akan keluar PP yang berkaitan dengan itu. Kita tidak suudzon ke pemerintah, tapi menurut saya ini riskan, manakala PP-nya itu justru menghidupkan lagi semangat pendidikan sebagai bagian dari bisnis," tandasnya.

Dalam omnibus law UU Cipta Kerja Paragraf 12 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65 ayat 1 menyatakan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kemudian pada ayat 2 dinyatakan Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Poin-Poin tersebut berpotensi membuat sektor pendidikan dikomersialkan sehingga tidak sejalan dengan semangat UUD 1945.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA/ Indriyanto Eko.S

1.542 Relawan Vaksin Covid-19 Telah Dapatkan Suntikan Kedua

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 11:35 WIB
Masyarakat menunggu uji klinis vaksin covid-19 sukses dan aman digunakan untuk mencegah penyebaran virus korona yang hingga kini masih...
ANTARA/ RAISAN ALFARIZI

Lulusan Vokasi Lemah Soft Skill

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 11:20 WIB
Dunia kerja dan kesempatan berusaha kini sudah mengalami perubahan besar, yang lebih mengutamakan kemampuan soft skill daripada hard...
Ist

GP Ansor: Dunia Harus Membangun Keseimbangan Baru

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:23 WIB
Pancasila memuat pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan mengedepankan nilai-nilai untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya