Selasa 06 Oktober 2020, 15:05 WIB

Ganjar Sokong Judicial Review UU Cipta Kerja

Haryanto | Nusantara
Ganjar Sokong Judicial Review UU Cipta Kerja

MI/Haryanto
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung pihak yang mengajukan judicila review UU Ciptaker ke MK.

 

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi, pasca RUU Omnibus Law disahkan.

Ganjar memahami bahwa keputusan ini tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak. Namun, Ganjar juga meminta agar para pihak melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.

"Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua akan bisa mengerti," kata Ganjar, usai acara Penganugrahan Siddhakarya di Hotel Pesona, Selasa (6/10).

Ganjar mengatakan, komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi untuk itu dan mengapresiasi seluruh pihak yang tak menggelar aksi. "Saya menyampaikan terimakasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan," katanya.

Namun begitu, Ganjar juga mendukung langkah pengajuan gugatan judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Sehingga, lanjut Ganjar, dengan ini bisa terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan politik.

"Dan komunikasi atau jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya," kata Ganjar.

Sebelumnya, DPR telah mensahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (5/10). Untuk itu, Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) segera mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta kerja. Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum SP BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan sejumlah konfederasi serikat pekerja memang telah memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait draf RUU Cipta Kerja tersebut. Namun, masih terdapat pasal-pasal yang merugikan pekerja sehingga pihaknya akan membentuk advokasi dan
mengajukan gugatan judicial review. (OL-13)

Baca Juga: Mahasiswa Manado Tuntut Pembatalan UU Cipta Kerja

 

Baca Juga

MI/Supardji Rasban

Tiga Pelaku Pembobolan 16 Minimarket di Brebes Dibekuk

👤Supardji Rasban 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 02:25 WIB
KEPOLISIAN Resor (Polres) Brebes Jawa Tengah membekuk tiga pelaku spesialis pembobolan minimarket di sejumlaah lokasi di Kabupaten/Kota di...
Antara

Langgar Prokes, Dua THM di Capital Building Ditutup

👤Yoseph Pencawan 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 02:05 WIB
SATGAS Penanganan Covid-19 Mebidang menutup sementara dua tempat hiburan malam (THM) yang berada di Capital Building di Kota Medan karena...
Ilustrasi

Cilacap Diterjang Banjir dan Longsor

👤Lilik Darmawan 🕔Senin 19 Oktober 2020, 22:16 WIB
Bencana banjir dan longsor menerjang sejumlah desa di Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada Senin...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya