Selasa 06 Oktober 2020, 10:20 WIB

Masih Ada Pelanggaran, Sanksi Bawaslu Diharapkan Miliki Efek Jera

Mediaindonesia.com | Nusantara
Masih Ada Pelanggaran, Sanksi Bawaslu Diharapkan Miliki Efek Jera

ANTARA/ABRIAWAN ABHE
Salah satu paslon melakukan kampanye secara virtual.

 

SELAMA satu pekan masa kampanye Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memberikan surat peringatan tertulis kepada 70 pasangan calon (paslon) kepala daerah pelanggar protokol kesehatan. Selain itu, Bawaslu bersama pihak Kepolisian juga telah membubarkan 48 kegiatan kampanye karena tidak sesuai dengan peraturan pencegahan penyebaran covid-19.

Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz mengatakan bahwa kewenangan dan langkah Bawaslu dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon sudah memadai, namun perlu ditingkatkan supaya pelanggaran dalam Pilkada tidak terulang.

Baca juga: Bawaslu Usulkan Kampanye Pilkada Secara Virtual

"Harus  ada efek jera bagi para pelanggar, sebab masyarakat pemilih bisa mengetahui sejauh mana komitmen paslon terhadap kampanye pilkada di tengah pandemi," kata August.

Selain itu, setiap bentuk pengawasan dan tindakan tegas harus secara konsisten dilakukan oleh Bawaslu demi terwujudnya pilkada yang aman dari covid-19 serta menghasilkan pemimpin yang terbaik di setiap daerah.

"Tindakan berupa pemberian teguran, penghentian kampanye yang melanggar protokol kesehatan dan harus  melanjutkan prosesnya ke Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu), ini akan  dipandang sebagai bentuk konsistensi dari tugas pengawas pemilu," ujarnya.

August menyebut bahwa setiap langkah tegas yang telah dan akan diambil oleh Bawaslu perlu mendapatkan publikasi, agar publik dan pasangan calon lainnya mengetahui bahwa pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye pilkada merupakan peristiwa yang dapat dijangkau oleh penyelenggara pemilu.

"Publikasi secara luas jenis-jenis pelanggaran, paslon yang melakukan pelanggaran dan proses penanganan pelanggaran kampanye yang perlu ditingkatkan," terang August.

Dengan dilakukannya publikasi yang baik, publik selanjutnya dapat mengetahui, menilai dan kemudian memutuskan apakah para calon yang melanggar tersebut layak atau tidak untuk dipilih sebagai kepala daerah.

"Demikian juga bagi pasangan calon lainnya, agar memahami dan mengevaluasi pelaksanaan kampanye selanjutnya untuk mengedepankan protokol kesehatan dan menjadikan program sebagai basis utama untuk mendapatkan kepercayaan pemilih," tegasnya. (Ant/A-1)

Baca Juga

Dok. Polri

Arus Mudik Landai, Kakorlantas: Masyarakat Makin Sadar Kesehatan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 00:40 WIB
Ia melihat kondisi arus mudik libur panjang yang menuju Jawa Tengah hingga malam hari terpantau landai. Belum ada peningkatan volume arus...
Antara

Peternak Merugi Ratusan Ekor Babi Mati Mendadak di Lembor

👤John Lewar 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 23:50 WIB
PETERNAK babi di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat  di Nusa Tenggara Timur (NTT), resah karena kematian mendadak hewan...
Dok MI

Waktu Tunggu Ekspor dari Belawan Dipangkas Lebih Cepat Dua Hari

👤Yoseph Pencawan 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 23:40 WIB
"Waktu tunggu atau dwelling time harus cepat dan biaya harus murah agar produk kita makin memiliki berdaya saing ," kata...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya