Selasa 06 Oktober 2020, 13:30 WIB

KPK Periksa Delapan Saksi Kasus Infrastruktur Pemkot Banjar

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Periksa Delapan Saksi Kasus Infrastruktur Pemkot Banjar

Dok. MI/Rommy Pujianto    
KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat. Pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jabar di Kota Bandung.

"Penyidik memanggil beberapa pihak sebagai saksi dan juga melakukan penyitaan BB (barang bukti) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012-2017," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (6/9).

Delapan saksi yang dipanggil tersebut yakni Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar David Abdullah, dua teller Bank Jawa Barat (BJB) Banjar bernama Rima Rachmitillah dan Maya, Kepala Kantor Kas BJB Cikarang Selatan, dan Manajer Operasional Bank BJB Banjar Usep Rohyandi Syam.

Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah pengusaha yakni Direktur PT Pribadi Manunggal yakni Erwin Rahdiawan dan Irwan Kurniawan, serta dua wiraswasta bernama Rahmat Wardi dan Rudiyatno.

KPK saat ini tengah menyidik dugaan korupsi proyek insfrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar (2012-2017). KPK mensinyalir ada dugaan aliran dana terkait proyek infrastruktur tersebut.

Sejumlah saksi sebelumnya juga telah diperiksa, antara lain mantan anggota DPRD Banjar Budi Kusmono, Kepala Inspektorat Kota Banjar Ojat Sudrajat, dan Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal, Guntur Rachmadi. Penyidik juga pernah memeriksa Walikota Banjar Ade UU Sukaesih sebagai saksi dalam kasus itu. KPK menggali keterangan Ade terkait bisnis keluarga walikota yang menjabat dua periode itu.

KPK juga sempat memeriksa saksi lain yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjar Yuyung Mulya Sungkawa dan Direktur PT Cahaya Kristal Putra, Dadang Alamsyah. Yuyung juga diketahui pernah menjabat Pelaksana Tugas Sekda Kota Banjar.

Baca juga : Gugatan Praperadilan Napoleon Bonaparte Ditolak

Meski sudah memeriksa saksi-saksi, komisi antirasuah hingga kini belum mengungkap detail penyidikan dan tersangka. Ali Fikri mengatakan pengumuman lengkap kasus akan disampaikan ketika dilakukan penahanan sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini.

Penyidikan kasus di Banjar itu bermula pada 10 Juli lalu ketika tim KPK menggeledah Pendopo Walikota Banjar. Penggeledahan di tempat Walikota Ade Uu Sukaesih itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Banjar.

Tim penyidik KPK saat itu sedang mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi infrastruktur di Pemkot Banjar. Penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Banjar. (P-5)

Baca Juga

Antara

Bahas Generasi Milenial, Megawati: Apa Sumbangsihnya?

👤Henri Siagian 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 12:39 WIB
"Masak hanya demo saja. Nanti saya di-bully ini (tapi) saya enggak peduli, hanya demo saja ngerusak, apakah ada dalam aturan berdemo?...
ANTARA/Adiwinata Solihin

Kapolri Instruksikan Operasi Zebra 2020 Mengutamakan Edukasi

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 12:31 WIB
Korlantas Polri menggelar Operasi Zebra 2020 serentak di seluruh Indonesia sejak Senin (26/10) hingga 8 November...
ANTARA/Irsan Mulyadi

Pembahasan Regulasi TNI Tangani Terorisme Harus Secara Hati-Hati

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:04 WIB
Bakal aturan pelibatan TNI perlu didukung guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme. Namun, kewenangan TNI harus sesuai aturan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya