Selasa 06 Oktober 2020, 12:45 WIB

Gugatan Praperadilan Napoleon Bonaparte Ditolak

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Gugatan Praperadilan Napoleon Bonaparte Ditolak

MI/Andri Widiyanto
Irjen Napoleon Bonaparte 

 

GUGATAN praperadilan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Bareskrim Polri ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim Ketua Suharno menilai penetapan tersangka Napoleon dalam kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali Joko S Tjandra sudah sah dan sesuai prosedur.

"Pertama, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara senilai nihil," kata Suharno saat membacakan putusan di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Pada pembacaan putusan itu, Napoleon tidak hadir ke persidangan. Ia hanya diwakili tim kuasa hukumnya.

Diketahui, gugatan praperadilan Napoleon didaftarkan pada tanggal 2 September lalu. Kuasa hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti menilai Bareskrim tidak mempunyai bukti penerimaan suap terhadap kliennya.

"Pemohon juga meyakini bahwa sampai saat ini penyidik tidak memiliki barang bukti suap sebagaimana yang disangkakan dalam pasal-pasal pidana yang dicantumkan dalam surat perintah penyidikan," katanya Senin (28/9).

Baca juga : TNI Maksimalkan Media Sosial Agar Lebih Dekat dengan Masyarakat

Setidaknya ada empat tersangka yang ditetapkan Bareskrim terkait penghapusan red notice Joko Tjandra. Selain Joko Tjandra dan Napoleon, tersangka lain adalah Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan Tommy Sumardi.

Joko Tjandra dan Tommy ditetapkan sebagai tersangka pemberi gratifikasi atau suap. Sementara Napoleon dan Prastijo sebagai tersangka penerima suap. (P-5)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya