Selasa 06 Oktober 2020, 10:25 WIB

UU Cipta Kerja Sah, Indonesia Masuki Era Penyiaran Digital

RO/Micom | Ekonomi
UU Cipta Kerja Sah, Indonesia Masuki Era Penyiaran Digital

dok dpr
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya.

 

MIGRASI dari frekuensi analog ke digital saat ini  adalah sebuah keniscayaan di dunia. Hal ini harus segera dilakukan  oleh pemerintah lewat pengesahan UU Cipta Kerja khususnya klaster penyiaran, yang baru-baru ini dibahas bersama DPR.  

“Digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan dan ini juga merupakan komitmen Presiden Joko Widodo di dalam  visi dan misinya selama masa kampanye lalu. Ini juga memonetum  kita untuk memulai proes transformasi proses analog switch off (ASO) ke digital. Maka kita akan mendapatkan digital deviden yang luar biasa. Indonesia sudah amat tertinggal dari sisi Penyiaran digital dibandingkan negara lain,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya.

Menurut Willy, pada situasi seperti ini, digital age negara akan lebih bisa mengedepankan pembanganan nasional lewat digital.

“Ini kita inginkan selesai dalam dua tahun sejak UU Cipta Kerja diundangkan,” ujar Willy.

Dia juga mengandaikan masalah Frekuensi analog  sama seperti jalan raya.

Manfaat penyiaran digital diantaranya, Diversity of Content dan Diversity of Ownership, yaitu Keberagaman isi dan ragam siaran dan keberagaman kepemilikan. Ujungnya siaran yang berkualitas, tayangan yang jernih, akses siaran yang merata, saat ini siaran tv di beberapa daerah masih susah ditangkap.

Masalah program universe service obligation (USO), tetap seperti halnya dengan PT yang masih eksis seperti saat ini.

“Hanya saja harus mempertimbangkan kepadatan wilayah,” tambah Willy. Penataan pemancar dirasa sangat penting karena menyangkut masalah estetika dan lingkungan.

Dalam rapat panja RUU Cipta Kerja membahas masalah ini, tergolong mulus dan tidak ada halangan yang berarti. “Hampir semua sepakat dengan proses ini, analog switch off. Yang menjadi permasalahan dan ada pembahasan sedikit hanya masalah over the top (OTT),” ungkap Willy.

Menurut Willy masalah OTT ini nanti akan dibahas khusus dan dimasukkan ke dalam pasal penjelasan dan Menkominfo akan membuat aturan tentang ini.

“Selama ini, aturannya belum ada, maka Panja meminta Kominfo membuat aturan tentang ini, karena ini sudah menjadi kebutuhan bersama,” tutur Willy.

Menurut Willy semua permalasahan di penyiaran dalam UU Cipta Kerja sudah tidak ada masalah dan sudah diketok palu, serta siap untuk diundangkan. (J-1)

Baca Juga

ANTARA/Dedhez Anggara (STR)

Target Tinggi, Akselerasi FLPP Tahun Depan Mesti lebih CepatĀ 

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:15 WIB
Dengan target penyaluran KPR FLPP 2021 sebesar 157.500 unit senilai Rp19,1 triliun, bank pelaksana harus bekerja dua kali...
MI/Susanto

Sri Mulyani: Kesenjangan Teknologi Terjadi di Indonesia

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:59 WIB
Transformasi digital itu dilakukan melalui pemberian subsidi berupa internet gratis kepada siswa, guru hingga pendidikan tinggi guna...
Dok OJK

Perkokoh Daya Tahan Ekonomi, OJK Dukung Kemendes Dirikan LKD

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:56 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes, dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya