Selasa 06 Oktober 2020, 04:28 WIB

Ngebet Jadi Capres, Gugat Ambang Batas

Ind/P-2 | Politik dan Hukum
Ngebet Jadi Capres, Gugat Ambang Batas

MI/Arya Manggala
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli

 

MANTAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, ia berkeinginan mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dengan diwakili kuasa hukumnya, Refly Harun, Rizal Ramli memohon pengujian atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi ketentuan presidential thres hold (ambang batas pencalonan presiden). Dalam aturan itu, presiden dapat dicalonkan partai politik yang meraih minimal 20% suara nasional atau gabungan partai politik disetarakan dengan paling sedikit 25% perolehan kursi parlemen.

Rizal mengaku merasa dirugikan secara konstitusional untuk dipilih menjadi presiden akibat tingginya ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

“Saya menggugat karena merasa dirugikan. Pada (pemilu) 2009 saya didukung oleh 12 partai yang lolos verifikasi, memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tapi tidak cukup presidential thresholdnya,” ujar Rizal di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan yang diketuai hakim Arief Hidayat dengan anggota Suhartoyo dan Daniel Yusmic P Foekh, kemarin.

Rizal menggugat Pasal 222 UU Pemilu bersama-sama Abdulrachim Kresno. Menurut dia, Indonesia ketinggalan zaman karena masih menerapkan ambang batas yang tinggi untuk pencalonan presiden. Di negara-negara lain, persyaratan tersebut dihilangkan.

Ia juga berpandangan persyaratan ambang batas calon presiden (capres) hanya mengakomodasi kepentingan partai politik dalam mengusulkan bakal calon presiden serta mengabaikan aspirasi rakyat.

Pemohon beralasan bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal ayat (4) UUD 1945 yang secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden.

Hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon karena penerapan presidential threshold juga berpotensi menutup ruang pelaksanaan putaran kedua.

Pemohon menyatakan itu terkonfirmasi pada Pilpres 2014 dan 2019 yang menghadirkan dua capres yang sama. (Ind/P-2)

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya