Senin 05 Oktober 2020, 21:35 WIB

Omnibus Law Disahkan, Begini Respons Pengusaha

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Omnibus Law Disahkan, Begini Respons Pengusaha

Antara
Suasana rapat paripurna DPR dengan agenda pengesahan RUU Cipta Kerja

 

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P . Roeslani menuturkan, kalangan pengusaha menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) untuk menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari ini, Jakarta, Senin (5/10).

Rosan mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

“UU tersebut mampu menjawab berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan," kata Rosan dalam keterangan resminya.

Ia juga menyebut, UU Ciptaker memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Rosan meyakini ekosistem investasi akan kondusif, sehingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar.

Rosan mengatakan, saat ini banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19. "Pandemi COVID-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang sangat signifikan. RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi,” kata Rosan.

Menurutnya, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

“Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6%,” ujar Rosan.

Dia juga menilai, pengesahan UU itu dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam RUU Cipta Kerja telah dilakukan perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 Pasal, sampai pada 7 Februari 2020 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surat Presiden (surpres) dan draf RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani. RUU yang disahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal. (OL-4)

Baca Juga

Istimewa

Tepat 50 Tahun, GRP Berganti Logo Perusahaan

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 21:40 WIB
BERTEPATAN dengan peringatan 50 tahun perusahaan, industri baja swasta nasional PT Gunung Raja Paksi Tbk meluncurkan logo...
Ist

Kemegahan Monumen Ondel-Ondel sebagai Ikon Kemayoran

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 21:20 WIB
Memasuki Kota Jakarta yang kental dengan kebudayaan Betawi rasanya tak lengkap kalau tidak berkunjung ke kawasan...
Antara/Nova Wahyudi

Indonesia Lebih Siap Resesi Dibandingkan Krisis Ekonomi 1998

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 21:00 WIB
Krisis moneter 1998 yang dipicu oleh krisis mata uang negara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya