Senin 05 Oktober 2020, 20:51 WIB

Pekan Depan, Pengadilan Putuskan Nasib Tersangka Kasus Jiwasraya

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pekan Depan, Pengadilan Putuskan Nasib Tersangka Kasus Jiwasraya

Antara/Muhammad Adimaja
Suasana persidangan kasus Jiwasraya

 

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan terhadap terdakwa Joko Hartono Putro dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) minggu depan.

Hal itu dilakukan mengingat rangkaian sidang terhadap Joko sudah sampai pada replik oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan duplik oleh penasihat hukum Joko hari ini.

"Artinya pemeriksaan perkara selesai ya. Jadi kami akan bermusyawarah untuk mengambil putusan hari Senin, minggu depan tanggal 12 Oktober 2020," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina, Senin (5/10).

Sebelumnya, JPU menuntut Joko yang merupakan Direktur PT Maxima Integra dengan pidana seumur hidup sertadenda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, berada di dalam kurungan selama enam bulan.

Pada megakorupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp16,8 triliun tersebut, Joko didakwa bekerja sama dengan Komisaris PT Hanson International Benny Tjokro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan (ketiganya bertindak sebagai Komite Investasi PT AJS) dalam mengelola investasi saham dan reksa dana Jiwasraya secara tidak transparan dan tidak akuntabel.

Baca juga : Stafsus Menkeu: Rp22 Triliun untuk Jiwasraya Bukan Bail Out

Sidang pembacaan tuntutan pada Kamis (24/9) lalu juga mengagendakan pembacaan terhadap terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Namun pembacaan tuntutan terhadap keduanya setelah Benny dan Heru terkonfirmasi positif covid-19 dan menjalani isolasi di RS Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur.

Dalam replik yang dibacakan hari ini, JPU Muhammad Deniardi menjelaskan bahwa tuntutan terhadap Joko masih sama seperti persidangan sebelumnya, yakni pidana seumur hidup. Namun JPU menambah ketentuan dalam amar tuntutan pidana terhadap Joko.

"Menyatakan bahwa terdakwa Joko Hartono Tirto menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Deniardi.

Ia menjelaskan bahwa tambahan tunutan tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

"Sebagaimana dalam dakwaan primer, terdakwa Joko Hartono Tirto menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Joko Hartono Tirto bersama-sama dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, Hendrisaman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Galih Pradipta

KPK Periksa 2 Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Terkait Korupsi RY

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:59 WIB
Kedua saksi itu yakni Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Diyanto serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Rawan Dipolitisasi, KPK Sebut Alokasi JPS tak Diatur

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:30 WIB
Ia menjelaskan dalam penanganan pandemi covid-19, pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan refocusing alokasi Anggaran Pendapatan dan...
ANTARA/Aprillio Akbar

Perpusnas Berkomitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 09:31 WIB
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan penanganan benturan kepentingan merupakan salah satu upaya penguatan pengawasan dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya