Senin 05 Oktober 2020, 19:49 WIB

Larang Demo, Kapolri Dinilai Lampaui Kewenangan

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Larang Demo, Kapolri Dinilai Lampaui Kewenangan

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

 

KETUA Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, mengkritik penerbitan surat Telegram Rahasia (STR) soal antisipasi larangan demontrasi besar-besaran dan mogok kerja kaum buruh, pada 6-8 Oktober mendatang.

Isnur menilai STR tersebut bermasalah lantaran polisi tidak memiliki hak untuk mencegah unjuk rasa. Isnur menuturkan telegram tersebut merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang.

Ia menegaskan bahwa tugas kepolisian sesuai dengan konstitusi ialah menjaga keamanan dan ketertiban.

Di dalam STR, terdapat salah satu poin yang memerintahkan aparat melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Menurutnya, kata 'mendiskreditkan' dalam telegram itu juga dinilai sangat subjektif sehingga berpotensi menghambat kritik publik kepada pemerintah.

"Tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap pemerintah," papar Isnur, Senin (5/10).

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengeluarkan surat Telegram Rahasia (STR) soal antisipasi larangan demontrasi besar-besaran dan mogok kerja kaum buruh, pada 6-8 Oktober mendatang. (OL-4)

Baca Juga

Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

Relawan Jokowi Dorong Reshuffle Kabinet

👤Abdillah Muhammad Marzuqi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:33 WIB
Jika Jokowi kukuh mempertahankan sejumlah menteri yang berkinerja buruk, hal itu akan membuat citra mantan Wali Kota Solo itu...
ANTARA

KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

👤Ant/P-5 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:25 WIB
Sebelumnya terkait dengan dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatra...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:21 WIB
Permohonan eksepsi yang diajukan penasihat hukum jaksa Pinangki Sirna Malasari ditolak hakim tipikor. Peradilan dilanjutkan dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya