Senin 05 Oktober 2020, 19:37 WIB

TR Soal Larangan Demonstrasi Dikritik, Ini Penjelasan Polri

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
TR Soal Larangan Demonstrasi Dikritik, Ini Penjelasan Polri

Dok. Polri
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono

 

BARESKRIM Polri telah mengeluarkan surat Telegram Rahasia (STR) soal antisipasi larangan demontrasi besar-besaran dan mogok kerja kaum buruh, pada 6-8 Oktober mendatang.

Di dalam STR, terdapat salah satu poin yang memerintahkan aparat melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Polri pun membantah pihaknya tidak dalam fungsi dan kewenangannya ketika Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan STR.

"Polri sesuai dengan tugas pokoknya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan penegakkan hukum tentunya punya kepentingan terkait dengan merebaknya informasi demo besar-besaran 6-8 Oktober," ungkap Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/10).

Baca juga : Sanksi Pidana Bagi Paslon Pelanggar Prokes Dinilai Kurang Efektif

Awi mengklaim, dibuatnya poin tersebut lantaran masih dalam situasi pandemi virus korona yang hingga saat ini masih merebak di Indonesia.

Demi memutus rantai penyebaran virus, Awi mengatakan, pihaknya membatasi kerumunan massa yang mungkin akan menjadi pusat penularan. Dalam hal ini, terang Awi, ihwal kegiatan unjuk rasa oleh massa buruh yang akan digelar menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, Polri punya peran penting untuk mengatur demonstrasj agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...
Antara

Kebijakan Jokowi Dinilai Berpihak ke Sektor Usaha Jangka Panjang

👤Putra Ananda 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:23 WIB
"Kami berharap UU Cipta Kerja yang baru disahkan ini bisa membuat Indonesia lebih bersaing sebagai destinasi investasi di sektor...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya