Senin 05 Oktober 2020, 16:00 WIB

DPR Percepat Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Percepat Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja

IST
Live streaming Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan 1 Tahun 2020-2021 yang salah satu agendanya mengesahkan RUU Cipta Kerja, Selasa (5/10)

 

DPR RI mempercepat waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Pengesahan dilakukan lebih cepat 3 hari dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu Kamis 8 Oktober menjadi hari ini, Senin 5 Oktober. 

Saat berita ini diturunkan pada pukul 16.00 WIB, proses pengesahan tengah berjalan melalui Sidang Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2020-2021 yang juga disiarkan secara langsung melalui akun Youtube DPR RI.

Wakil Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baedowi menjelaskan kesepakatan dimajukannya jadwal Sidang Rapat Paripurna DPR diambil dalam forum Badan Musyawarah (Bamus) yang diikuti oleh pimpinan DPR. Percepatan jadwal sidang dilakukan mempertimbangkan laju pertumbuhan covid-19 yang masih terus bertambah.

"Tadi disepakati Bamus karena laju covid di DPR terus bertambah maka penutupan masa sidang dipercepat. Mulai besok tidak ada aktivitas lagi di DPR," ujar Awiek sapaan akrab Baedowi saat dihubungi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/5).

Sidang Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Selain pengesahan omnibus law Ciptaker, dalam Sidang Rapat Paripurna kali ini DPR juga akan melakukan pengesahan untuk 2 RUU lain yakni RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerejaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Kedua, RUU tentang Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

Dalam kaitan rencana aksi demontrasi yang dimulai esok hingga pada 8 Oktober mendatang terkait pengesahan RUU Ciptaker, Awiek menjelaskan penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyampaian aspirasi tersebut sah dilakukan dengan syarat tidak menganggu ketertiban umum.

"(Asalkan) Tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas negara," ujarnya. (P-2)

Baca Juga

Dok. MI/Rommy Pujianto

KPK Ingatkan Seli dari Daniel ke KSP sebagai Barang Milik Negara

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:45 WIB
KPK mengingatkan pemberian 15 unit sepeda lipat ke Kantor Staf Presiden (KSP) harus dicatat sebagai barang milik...
Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu Koreksi Data 2 Juta Pemilih dalam Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:44 WIB
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Seperti, meninggal dunia, berstatus di bawah umur,...
 Anthony Devlin / AFP

Rashford Catat Rekor Ketika MU Gulung RB Leipzig

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:42 WIB
Permainan berjalan dengan ketat hingga masuknya Rashford di babak kedua. Sang striker membuka keran golnya setelah menerima umpan Bruno...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya