Senin 05 Oktober 2020, 15:17 WIB

Pemerintah Berencana Hapus Peran Importir Garam

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pemerintah Berencana Hapus Peran Importir Garam

Antara/Saiful Bahri
Petani memanen garam di wilayah Pamekasan, Jawa Timur.

 

PEMERINTAH berencana menghapus peran importir garam. Nantinya, pihak yang diberikan izin impor ialah industri yang membutuhkan garam untuk keperluan produksi.

"Jadi, industri makanan dan minuman, industri kaca, serta industri lain yang butuh garam, itu mereka yang langsung mengimpor. Mereka akan mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," ujar Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan seusai mengikuti rapat terbatas, Senin (5/10).

Apabila ada industri yang membocorkan garam impor ke pasar atau pihak lain, pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Luhut pun meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk melakukan kalkulasi dengan cermat terkait kebutuhan impor garam industri. Kemudian, angka tersebut harus dipublikasikan, sehingga semua pihak dapat mengawasi kegiatan importasi.

Baca juga: Ekonomi Diguncang Pandemi, Industri Mamin Bisa Tumbuh Positif

Dia menyebut skema serupa juga diterapkan untuk kegiatan impor gula. Nantinya, industri yang membutuhkan gula untuk keperluan produksi, bisa mendapatkan izin impor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan pihaknya sudah memiliki mekanisme pengawasan ketat untuk memantau peredaran garam dan gula di dalam negeri.

"Kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memverifikasi secara detil kebutuhan garam dan gula tiap industri. Ini akan membuat hasil verifikasi lebih objektif," pungkas Agus.

Semua upaya dilakukan untuk melindungi petani garam dan gula di Tanah Air. Mengingat, banyak hasil produksi yang tidak terserap industri lokal, lantaran lebih mempriotaskan produk impor.(OL-11)

 

Baca Juga

ANTARA/Dedhez Anggara (STR)

Target Tinggi, Akselerasi FLPP Tahun Depan Mesti lebih CepatĀ 

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:15 WIB
Dengan target penyaluran KPR FLPP 2021 sebesar 157.500 unit senilai Rp19,1 triliun, bank pelaksana harus bekerja dua kali...
MI/Susanto

Sri Mulyani: Kesenjangan Teknologi Terjadi di Indonesia

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:59 WIB
Transformasi digital itu dilakukan melalui pemberian subsidi berupa internet gratis kepada siswa, guru hingga pendidikan tinggi guna...
Dok OJK

Perkokoh Daya Tahan Ekonomi, OJK Dukung Kemendes Dirikan LKD

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:56 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes, dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya