Senin 05 Oktober 2020, 04:09 WIB

Pilkada 2020 Terus Telan Korban

Rendy Ferdiansyah | Politik dan Hukum
Pilkada 2020 Terus Telan Korban

PKPU Nomor 1 Tahun 2020/Tim Riset MI-NRC
Penggantian Calon Kepala Daerah jika Meninggal Dunia

 

PELAKSANAAN Pilkada Serentak 2020 terus menelan korban. Sejumlah calon kepala daerah, misalnya, bahkan meninggal dunia setelah terkena covid-19.

Calon Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan petahana, Ibnu Saleh, kemarin meninggal di Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Kota Pangkalpinang dan dinyatakan positif covid-19. Wakil Bupati Bangka Tengah, Yuliyanto, menjelaskan Ibnu Saleh sakit pada 27 September 2020. Setelah dilakukan uji swab, almarhum dinyatakan positif terpapar virus korona. “Sempat dinyatakan negatif setelah tiga kali swab, tetapi swab keempat dinyatakan positif,” ujarnya.

Kematian Ibnu Saleh menambah deretan calon kepala daerah yang meninggal akibat covid-19 saat akan mengikuti Pilkada 2020. Sebelumnya calon Bupati Berau, Kalimantan Timur, Muharram, juga meninggal dunia pada 22 September 2020 karena terinfeksi virus itu. Kemudian calon Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur, Adi Darma meninggal pada Kamis (1/10) setelah beberapa hari dirawat sebagai pasien positif covid-19.

Di Kalimantan Selatan, 216 kasus baru covid-19 muncul sepanjang masa kampanye pilkada. Enam kasus di antaranya mengakibatkan
kematian. Penambahan kasus baru terbanyak muncul di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada di tujuh kabupaten/kota di Kalsel.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel, Muslim, mengakui pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 membuat banyak pihak khawatir akan ancaman semakin merebaknya covid-19.

Terkait dengan meninggalnya calon kepala daerah, Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyebut pergantian calon tetap bisa tetap dilakukan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 2 PKPU No 1/2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pergantian bakal calon yang berhalangan tetap bisa dilakukan sampai 30 hari sebelum pemungutan suara.

Tantangan berat

Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, Afifuddin, mengakui tantangan bagi calon kepala daerah dalam pilkada di era pandemi sedemikian berat. Selain harus menaati protokol kesehatan dan aturan kampanye, mereka harus mampu mengedukasi masyarakat agar menerapkan hal sama. “Butuh komitmen semua pihak,” tegasnya, kemarin.

Afif menyebutkan pihaknya akan mengawasi dan menindak calon kepala daerah yang melanggar penerapan protokol kesehatan saat kampanye.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunissa, menyebutkan sebetulnya situasi sekarang mendorong paslon berkampanye sesuai dengan definisi kampanye, yaitu wujud pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. “Artinya dalam situasi sekarang paslon lebih dituntut untuk berkampanye secara dialogis, tidak melakukan kampanye yang rame-rame,” jelasnya. (DY/Che/Ant/X-11)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya