Minggu 04 Oktober 2020, 21:05 WIB

Pelanggaran Protokol Kesehatan Butuh Efek Jera

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pelanggaran Protokol Kesehatan Butuh Efek Jera

Dok MI
Ilustrasi

 

KOMISIONER Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Afifuddin mengakui tantangan bagi calon kepala daerah dalam pilkada serentak di era pandemi sedemikian berat. 

Selain harus menaati protokol kesehatan dan aturan kampanye, para calon harus mampu mengedukasi masyarakat agar menerapkan hal yang sama. 

"Butuh komitmen semua pihak. Ini tantangan kita melaksanakan pilkada saat pandemi,” katanya ketika dihubungi Mediaindonesia.com, Minggu (4/10).

Lebih lanjut Afif menyebutkan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran penerapan protokol kesehatan saat kampanye. 

“Sudah kita update per 3 hari. Hasil pengawasan kita sampaikan sekaligus sebagai pencegahan ke depan agar semua pihak tidak menyepelekan prokes dan menaatinya,” jelasnya.

Menurut Afif, berdasarkan laporan yang dikumpulkan Bawaslu sejak masa pendaftaran, ambil nomor urut, dan kampanye awal, tren kepatuhan para calon kepala daerah lumayan bagus. 

“Tapi kita gak tau ke depannya,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunissa menyebutkan, sebetulnya situasi sekarang mendorong paslon berkampanye sesuai dengan definisi kampenye yang ada di UU. 

Pasal 63 UU 10/2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa kampanye sebagai wujud pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. 

"Artinya dalam situasi sekarang paslon lebih dituntut untuk berkampanye secara dialogis, tidak melakukan kampanye yang ‘rame-rame’,” katanya.

Khoirunissa mengakui Peraturan KPU No.13/2020 tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19 merupakan upaya maksimal yang bisa dibuat KPU dimana tidak ada sanksi yang tegas terhapa pelanggar protokol kesehatan saat kampanye. 

"Kalau masyarakat sipil masih dorong adanya Perppu. Supaya ada sanksi yang memberikan efek jera,” tegasnya.

Terkait dengan meninggalnya calon Bupati Bangka Tengah yang merupakan petahana, Ibnu Saleh, akibat virus covid-19, Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyebutkan, pergantian calon yang berhalangan tetap bisa tetap dilakukan. 

Berdasarkan pasal 79 ayat 2 PKPU No.1/2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota disebutkan pergantian bakal calon yang berhalangan tetap bisa dilakukan sampai 30 hari sebelum pemungutan suara. 

”Hingga saat ini sudah ada 3 orang bakal calon meninggal dunia yaitu di Kabupaten Berau dan Kotamadya Bontang di Kalimantan Timur serta Kabupaten Bangka Tengah di Bangka Belitung,” pungkasnya. (OL-8).

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya