Minggu 04 Oktober 2020, 17:34 WIB

Airlangga: RUU Cipta Kerja Atur Perlindungan Pekerja yang di-PHK

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Airlangga: RUU Cipta Kerja Atur Perlindungan Pekerja yang di-PHK

Antara/Arnas Padda
Aksi protes terhadap RUU Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan.

 

PEMERINTAH memastikan pekerja yang terkena PHK mendapat perlindungan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam ketentuan pesangon, pemerintah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Aturan itu tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Serta, tidak menambah beban iuran bagi pekerja atau pengusaha.

Baca juga: Soal RUU Cipta Kerja, Indef: Belum Tentu Memacu Investasi

“JKP merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK. Dengan manfaat berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja. Sehingga, bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha,” jelas Airlangga dalam keterangan resminya, Minggu (4/10).

Lebih lanjut, dia mengatakan mekanisme PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur sebelumnya.

Terhadap pelaku usaha, Airlangga mengklaim RUU Cipta Kerja memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam perizinan. Itu dengan menerapkan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar.

Baca juga: Lusa, 2 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja Tolak RUU Cipta Kerja

"Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan. Serta, kepastian pelayanan dalam rangka investasi," imbuhnya.

RUU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan hukum yang cukup kuat bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, dengan penerapan ultimum remedium yang terkait sanksi.

Pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi. Adapun pelanggaran yang menimbulkan dampak K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan), dikenakan sanksi pidana.(OL-11)

 

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

Pertamina Jamin Stok BBM Aman Selama Libur Panjang

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 12:23 WIB
Jika masih diperlukan, penyaluran BBM maupun LPG akan terus ditambah sesuai dengan...
Ist/Kementan

Ini Target Kementan di Musim Tanam Oktober-Maret 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:54 WIB
Produksi beras untuk musim tanam satu (MT I) pada Oktober-Maret 2021 mencapai 20 juta ton beras dari target tanam padi seluas 8,2 juta...
ANTARA/Raisan Al Farisi

Menaker Pastikan Upah Minimum 2021 tidak Naik

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:37 WIB
Keputusan itu dilatarbelakangi pada pandemi covid-19 yang berdampak para perekonomian dan kemampuan perusahaan membayar upah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya