Minggu 04 Oktober 2020, 04:29 WIB

Waspada Posisi Jaksa Jadi Penyidik

Ant/P-5 | Politik dan Hukum
Waspada Posisi Jaksa Jadi Penyidik

MI/Pius Erlangga
Ilustrasi -- Gedung Kejaksan Agung RI sebelum terbakar, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta.

 

MANTAN Wakil Ketua KPK Zulkarnain mempertanyakan Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, khususnya terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan dengan mengatakan pada era kolonial jaksa pernah diberikan wewenang penyidikan, tetapi tidak dijalankan secara baik dan maksimal.

“Waktu zaman KUHAP masa kolonial Belanda, jaksa memang diberikan kewenangan penyidikan semua tindak pidana umum dan polisi sebagai pembantu penyidik jaksa, tetapi kan tidak dikerjakan secara baik dan optimal sehingga muncul KUHAP dan integritas bermasalah,” kata Zulkarnain dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan jaksa ialah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut Zulkarnain, kewenangan besar tanpa disertai profesionalitas dan integritas tinggi tidak akan ada artinya. Itu justru dikhawatirkan malah menimbulkan risiko yang tinggi.

Oleh karena itu, Zulkarnain menyarankan, apabila tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya wewenang jaksa cukup mengikuti aturan yang
telah ada saat ini.

Dia mengatakan masih ada hal yang lebih penting untuk dibahas, misalnya aturan perampasan aset pelaku korupsi.

“Saran saya, kalau belum penting-penting sekali, ya cukup yang lama. Ada yang penting sekarang kalau negara ini mau cepat bebas dari korupsi ya lebih penting UU Perampasan Aset. Itu penting sekali untuk merampas harta pelaku koruptor,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, DPR tengah membentuk panitia kerja revisi UU Kejaksaan. Sayangnya, sejumlah poin dalam revisi itu menuai kritik, seperti penyempurnaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan melalui revisi itu, Kejaksaan melakukan penyidikan tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam UU.

Revisi UU Kejaksaan juga dianggap mengadopsi struktur organisasi kekuasaan kehakim an yang dianut dalam sistem hukum common law, yakni polisi sebagai pembantu jaksa dan jaksa sebagai hulp-magistraat. Hal itu berbeda secara fundamental dengan sistem KUHAP yang menganut sistem campuran atau mixed system. (Ant/P-5)

Baca Juga

MI/Bagus Suryo

Khofifah Larang Muslimat Dukung Paslon Dalam Pilkada

👤Bagus Suryo 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 16:00 WIB
PIMPINAN Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama melarang organisasi Muslimat digunakan untuk mendukung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada...
Dok. MI/Rommy Pujianto

KPK Ingatkan Seli dari Daniel ke KSP sebagai Barang Milik Negara

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:45 WIB
KPK mengingatkan pemberian 15 unit sepeda lipat ke Kantor Staf Presiden (KSP) harus dicatat sebagai barang milik...
Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu Koreksi Data 2 Juta Pemilih dalam Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:44 WIB
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Seperti, meninggal dunia, berstatus di bawah umur,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya