Sabtu 03 Oktober 2020, 19:32 WIB

Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan Cegah Pergeseran Kerumunan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan Cegah Pergeseran Kerumunan

MI/ Ramdani
Ilustrasi

 

PEMBERLAKUAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat jilid 2 di Jakarta menciptakan pergeseran keramaian warga ke wilayah Bodetabek.

Warga mencari tempat untuk rekreasi seperti restoran dan kafe di mall-mall di Bodetabek yang masih menyelenggarakan layanan makan di tempat karena di Jakarta restoran dan kafe hanya boleh melayani pesan antar.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, pergeseran keramaian ini lumrah terjadi karena perbedaan status PSBB yang terjadi.

"Namun, perlu peran pemerintah pusat untuk mensinergikan aturan agar tidak terjadi klaster penularan baru di lokasi-lokasi tersebut. Karena ini sudah lintas daerah," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).

Tidak hanya ke wilayah Bodetabek, warga Jakarta juga beralih rekreasi ke daerah-daerah lainnya yang lebih jauh karena pelonggaran keluar masuk Jakarta.

Terlebih ada tekanan ekonomi yang tidak mengizinkan pembatasan warga keluar masuk Jakarta.

"Sekarang apalagi mudah sekali kalau mau pergi ke berbagai kota di Pulau Jawa karena ada tol Trans Jawa. Memang potensi menyebarnya kasus itu ada. Makanya tidak cukup hanya Pemda Bodetabek saja, tetapi pemerintah pusat juga harus hadir mengkoordinasikan dengan pemda-pemda lainnya," terang politikus PKS itu.

Suhaimi berharap pemerintah pusat bisa meminta kepada seluruh daerah agar tetap taat protokol kesehatan meski kasus-kasus di luar Jabodetabek tidak tinggi.

"Ya harus ketat protokol kesehatannya di tempat-tempat wisata," pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

Dok MI

Hari Ini Kasus Positif di Jakarta Tembus 1000 Pasien

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 20:15 WIB
Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 12.934 (orang yang masih dirawat /...
dok.mi

Halangi Aliran Kali Sunter, Dua Tempat Pemancingan Dibongkar

👤Selamat Saragih 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 18:05 WIB
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur membongkar dua tempat pemancingan. Sebab dianggap menghambat aliran Kali Sunter untuk...
Antara

DPRD DKI Rapat di Puncak, Fitra: Melanggar PP 12/2018

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:27 WIB
“Pembahasan di luar kota jelas indikasi pelanggaran PP No 12/2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut,” katanya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya