Sabtu 03 Oktober 2020, 17:52 WIB

Gemar Korting Vonis Koruptor, KPK Didorong Sadap Hakim MA

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Gemar Korting Vonis Koruptor, KPK Didorong Sadap Hakim MA

Dok MI
Ilustrasi

 

PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendorong agar Komisi Yudisial (KY) melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja para Hakim Agung.

Hal itu disampaikan Fickar sebagai respons maraknya potongan hukuman koruptor yang dilakukan MA.

"Karena ada kecenderungan para koruptor itu menggunakan segala cara untuk mengurangi hukumannya termasuk dengan cara menyuap para hakim agung, mengingat sumber daya materi hasil korupsinya tak terbatas," kata Fickar kepada mediaindonesia.com, Sabtu (3/10).

Oleh karena itu, Fickar menyarankan agar KY bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyadap hakim agung, terutama yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

"Sangat mungkin pengurangan itu terjadi karena adanya suap. KY sendiri punya kewenangan menyadap," tandasnya.

Fickar menilai semenjak adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK, korupsi tidak dianggap lagi sebagai kejahatan luar biasa. Hal tersebut menurutnya memengaruhi para hakim agung dalam memandang tindak pidana korupsi.

"Sehingga komitmennya pada pemberabtasan korupsi tergradasi dan dengan mudah menurunkan hukumannya. Pensiunnya Artidjo Alkostar sebagai hakim agung yang lebih sering menghukum bahkan menambah hukuman para koruptor, menghilangkan rasa malu dan segan para hakim agung untuk menurunkan hukuman bagi para koruptor," papar Fickar.

Apabila ada hakim agung yang terbukti menerima suap dalam memutus perkara korupsi, Fickar meminta mereka dihukum lebih berat.

"Kalau perlu maksimal seumur hidup seperti eks Ketua MK Akil Mochtar," pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

PP Muhammadiyah Terima Naskah UU Ciptaker Lewat WhatsApp

👤Sri Utami 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 12:31 WIB
Naskah tersebut saat ini sedang dipelajari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah yang kemudian dapat menghasilkan keputusan sebagai sikap...
ANTARA/Galih Pradipta

KPK Periksa 2 Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Terkait Korupsi RY

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:59 WIB
Kedua saksi itu yakni Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Diyanto serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Rawan Dipolitisasi, KPK Sebut Alokasi JPS tak Diatur

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:30 WIB
Ia menjelaskan dalam penanganan pandemi covid-19, pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan refocusing alokasi Anggaran Pendapatan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya