Sabtu 03 Oktober 2020, 14:45 WIB

Komposisi Anggota TGPF Kekerasan Intan Jaya Disoal

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Komposisi Anggota TGPF Kekerasan Intan Jaya Disoal

ANTARA
Korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditandu menaiki pesawat saat evakuasi di Intan Jaya, Papua, Senin (14/9/2020).

 

PEMERINTAH melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, telah mengumumkan susunan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kekerasan dan penembakan yang mengakibatkan korban tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Tim tersebut beranggotakan 30 orang yang dibagi menjadi dua komponen, yakni pengarah dan tim investigasi di lapangan. Sementara, Mahfud sendiri bertindak sebagai penanggung jawab. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny Mamoto, ditunjuk menjadi Ketua Tim Investigasi Lapangan, sedangkan Sekretaris Kemenkopolhukam, Tri Soewandono, menjadi Ketua Pengarah.

Baca juga: Masa Kampanye Tentukan Mutu Pilkada 2020

Meskipun menyambut baik dibentuknya TGPF, peneliti pada Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Cahyo Pamungkas menilai susunan keanggotaan masih didominasi oleh pejabat insititusi keamanan. Ia memersoalkan tidak dilibatkannya perwakilan dari masyarakat yang kritis terhadap isu tersebut.

"Struktur seperti itu tidak mewakili kalangan masyarakat sipil yang selama ini dianggap kritis, misalnya seperti Amnesty, Imparsial, Kontras, LBH," kata Cahyo saat dihubungi Mediaindonesia.com dari Jakarta, Sabtu (3/10).

Selain itu, Cahyo juga mempertanyakan nihilnya unusr Komnas HAM dalam susunan keanggotan TGPF. Padahal, lanjutnya, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menginvestigasi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.

"Seharusnya Komnas HAM tetap dilibatkan, jadi mereka bisa bersinergi bersama-sama. Kalau menurut saya ketua Tim TGPF mungkin dari Komnas HAM yang lebih tepat, karena ini kan ada dugaan pelanggaran HAM," paparnya.

Saat mengumumkan susunan keanggotaan TGPF pada Jumat (2/10) kemarin, Mahfud menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melibatkan Komnas HAM diambil setelah melewati pertimbangan matang. Menurutnya, hal itu dipilih agar tidak ada kesan bahwa pemerintah mengooptasi Komnas HAM.

Terpisah, Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menilai keputusan Mahfud sebagai langkah yang baik. Ia menegaskan bahwa Komnas HAM merupakan lembaga negara yang independen.

"Saya yakin Prof Mahfud mengerti posisi itu. Makanya kami tidak dilibatkan. Akan menjadi susah bagi Komnas HAM dan posisi Menkopolhukam," ujar Anam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Komnas HAM telah bekerja mengumpulkan informasi dan menerima aduan dari masyarakat terkait penembakan di Intan Jaya. Namun, pihaknya belum dapat menuju ke lokasi karena persoalan teknis.

Menurut Cahyo, TGPF dan Komnas HAM yang bekerja sendiri-sendiri menunjukan tidak adanya koordinasi.

"Saya malah melihat ada dominasi dari lembaga-lembaga aparat keamanan di dalam TGPF ini, justru terlihat dominasi pemerintah yang cukup kuat," tandas Cahyo.

Diketahui, dalam rentang waktu 16-20 September, ada empat orang yang tewas tertembak di Intan Jaya. Keempatnya terdiri dari satu warga sipil (Badawi), dua prajurit TNI (Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar), dan seorang pendeta (Yeremias Zanambani).

Pendeta Yeremias tewas tertembak pada Sabtu (19/9) lalu di Kampung Hitadipa, Intan Jaya. Pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI saling menuding terkait pelaku penembakan. TGPF diberi waktu dua minggu untuk menginvestigasi kejadian tersebut. (OL-6)
 

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Anggota Wantimpres Mardiono Pastikan Calonkan Diri Jadi Ketum PPP

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Minggu 01 November 2020, 08:15 WIB
Mardiono mengaku masih harus mempersiapkan diri sebelum melakukan konsolidasi, khususnya melapor ke Presiden Joko Widodo...
ANTARA/Teguh prihatna

Kemendagri Tegur 67 Pemda Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 01 November 2020, 06:17 WIB
Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman...
Dok.MI/Rommy

Kasus Siti Fadilah Jadi Pembelajaran

👤Cah/Ant/P-1 🕔Minggu 01 November 2020, 05:10 WIB
Menteri kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu ke kuasa hukumnya, yakni...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya