Sabtu 03 Oktober 2020, 06:02 WIB

Pemerintah Harus Serius Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Heri Susetyo | Ekonomi
Pemerintah Harus Serius Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

MI/Heri Susetyo
Anggota DPR dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel meninjau pabrik furnitur Integra Group di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/10).

 

PEMERINTAH harus serius mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri agar investasi di tanah air yang sudah ada tetap bisa bertahan dalam masa pandemi covid-19.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat mengunjungi pabrik furnitur Integra Group di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/10). Selain Rachmat Gobel, ada empat anggota DPR dari sejumlah komisi yang ikut serta dalam kunjungan tersebut.

Terkait ajakan penggunaan produk dalam negeri ini, Rachmat Gobel menilai pemerintah belum konsisten. Seperti pengadaan alat-alat sekolah, yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri, ternyata masih ada yang membeli dari luar negeri karena harganya lebih murah.

Baca juga: Peran Pemerintah dan Masyarakat Bisa Selamatkan Dunia Usaha

"Misalnya penggunaan alat-alat sekolah. Ini sudah dibuat semua oleh mereka. Jangan karena murah lantas mengambil produk luar negeri. Di sini, saya melihat pemerintah belum konsisten dalam kebijakan mendorong produksi dalam negeri," kata politisi Partai NasDem itu.

Apabila pemerintah secara serius memberi contoh dalam penggunaan produk dalam negeri, dunia usaha di tanah air akan lebih menggeliat. Sebab, dengan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri, keberlangsungan usaha di Indonesia akan maju.

Rachmat Gobel mengapresiasi pemerintah dalam upaya mendorong munculnya para investor baru di tanah air, terutama para investor asing. Namun, pemerintah tidak boleh melupakan investor-investor dalam negeri yang sudah menanamkan modal mereka di Indonesia, terutama perusahaan ekspor.

Pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada perusahaan ekspor, baik dari segi kemudahan atau kelancaran. Hal itu penting agar kecepatan berproduksi dan mencuri pasar luar negeri bisa dipenuhi. Apalagi di saat pandemi, tidak hanya di Indonesia namun juga negara-negara lain, banyak warganya yang work from home, justru permintaan produk seperti furnitur sebenarnya meningkat.

Rachmat Gobel menilai birokrasi pemerintah kurang cepat menjawab atau merespon pengusaha ekspor.

Menurutnya, pemerintah harus turun proaktif agar mengetahui apa yang dibutuhkan pengusaha, dan bukannya pasif atau menunggu keluhan.

Seperti ekspor furnitur, Indonesia masih kalah dengan Vietnam. Salah satu penyebabnya karena masih ada bahan baku yang harus impor dan pemerintah tidak memberikan kemudahan untuk itu.

Selain itu, upah tenaga kerja di Vietnam lebih murah. Pemerintah Vietnam juga memberi kemudahan berinvestasi, bahkan menyediakan tempat apabila perusahaan melakukan relokasi.

Founder Integra Group Halim Rusli mengakui kesulitan produksi furnitur karena ada bahan baku dari luar negeri. Seperti kain untuk furnitur, ternyata juga harus impor dari Tiongkok. Untuk mengimpor bahan baku itu harus dikenai bea masuk 10%. Selain itu, juga ada kuota. Sehingga terkadang mereka harus mengorder bahan baku itu beberapa bulan sebelumnya.

"Kita membutuhkan regulasi pemerintah yang lebih baik agar produk kita bisa mengambil share pasar lebih besar di luar negeri," kata Halim.

Furnitur Integra Group memang 75% diekspor ke luar negeri. Sebagian besar ke Amerika Serikat disusul ke Eropa dan sejumlah negara Asia.

Nilai ekspor mereka pada tahun lalu mencapai Rp2,1 triliun dan tahun ini ditargetkan naik Rp2,5 triliun hingga Rp2,6 triliun. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Abriawan Abhe

Tiga Bulan, Tripartit Nasional Bahas RPP Turunan UU Ciptaker

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 20:30 WIB
Saat ini pemerintah bersama Tripartit Nasional (perwakilan pemerintah, pengusaha, dan SP/SB) dan akademisi telah mulai membahas...
ANTARA/Kahfie Kamaru

Industri Halal Dukung Neraca Dagang

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 20:15 WIB
Produk makanan menjadi pangsa Brasil dengan 10,51%. Produk kosmetik di urutan pertama dari Prancis sebesar 17,38%. Obat-obatan didominasi...
ANTARA/FB Anggoro

UU Ciptaker Mudahkan UMKM Punya Sertifikasi Halal

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 19:46 WIB
Pelaku UMK bisa menyatakan sendiri atau self declare bahwa produknya berstandar halal yang ditetapkan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya