Jumat 02 Oktober 2020, 16:57 WIB

Calon Kepala Daerah Diperbolehkan Pasang Iklan di Medsos

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Calon Kepala Daerah Diperbolehkan Pasang Iklan di Medsos

Widjajadi (WJ)/Solo
Kampanye calon kepala daerah di solo.

 

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi, membuat pihaknya mendorong para calon kepala daerah memanfaatkan platform di media daring untuk berkampanye. Selain memasang iklan di media cetak dan elektronik, mereka kini diizinkan untuk memasang iklan di media daring atau media sosial.

"Iklan di media sosial waktunya 14 hari sampai masa tenang," ujar Raka dalam webbinar bertajuk " Sosialisasi Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring" yang digelar oleh KPU, Jumat (2/10). Hadir dalam acara tersebut perwakilan KPU daerah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin, perwakilan Dewan Pers, dan pengurus partai politik.

KPU, ujarnya, telah menerbitkan aturan iklan kampanye pilkada 2020 di media digital yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Aturan tersebut termaktub dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1, iklan kampanye di media sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh pasangan calon.

Begitu pula iklan kampanye di media daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.

Untuk biaya pemasangan iklan di media sosial, ditanggung oleh calon kepala daerah. "Untuk penayangan iklan di media daring hanya diperbolehkan 1 banner pada setiap media daring dan hanya boleh maksimal di lima media daring," ucap Raka.

Ia menuturkan ikan baik di media daring maupun media sosial berupa kegiatan-kegiatan didorong melalui media sosial dan media dalam jaringan. KPU tidak menampik bahwa masih ada kendala keterbatasan akses internet di sejumlah daerah sehingga kampanye secara virtual sulit dilakukan.

Berkaitan dengan itu, KPU memperbolehkan kampanye dilakukan dalam bentuk tatap muka secara terbatas dengan jumlah maksimal peserta 50 orang dan menerapkan protokol kesehatan.

Raka lebih lanjut menjelaskan bahwa kampanye melalui media sosial, dapat dilakukan kapanpun oleh para pasangan calon kepala daerah selama 71 hari sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Bagi calon gubernur/wakil gubernur, diperbolehkan membuat maksimal 30 akun resmi di setiap aplikasi media sosial, sedangkan untuk calon bupati/walikota diperkenankan membuka maksimal 20 akun yang harus didaftarkan pada penyelenggara pemilu.

"Akun-akun yang didaftarkan pada masa kampenye mohon dinonaktifkan sebelum masa tenang," ucapnya.

Kerawanan pilkada

Pada kesempatan yang sama, Komsioner Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya telah memutakhirkan indeks kerawanan pilkada. Dari hasil penelitian Bawaslu, terdapat 7 kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi akan materi kampanye dengan ujaran kebencian, hoaks, dan politisasi suku, antargolongan, ras, dan agama ( SARA).

Ketujuh daerah tersebut yakni Sekadau, Kota Bukitinggi, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Halmahera TImur. Lalu, untuk tingkat provinsi, ditemukan 3 daerah yang mempunyai kerawanan tinggi kampanye serupa yakni di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi. Untuk memantau dan mengawasi kampanye di media sosial dan daring, Afif menjelaskan pihaknya telah membuat perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding) dengan beberapa pihak.

"MoU kami dengan gugus tugas pengawasan, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bawaslu dan Dewan Pes, terkait kampanye di media sosial, ada MoU antara Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merangkul semua platform," tukasnya (OL-4)

Baca Juga

Medcom.id

KPK Tangkap Kolega Eks Sekretaris MA

👤Tri/P-5 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 04:14 WIB
Pihaknya menangkap Hiendra di sebuah apartemen yang terletak di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Apartemen itu, kata Lili,...
Medcom.id

Bawaslu Koreksi 2 Juta Pemilih di Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 04:07 WIB
Bawaslu melihat masih ada permasalahan ketatanegaraan dan administrasi kependudukan yang menghambat seluruh masyarakat, terutama kelompok...
DOK KPI

Digitalisasi Penyiaran Cegah Ancaman Ketahanan Nasional

👤Ifa/S3-25 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 03:58 WIB
Banyak keuntungan digital teresterial televisi ini. Karena itu, hal ini harus segera dijalankan dan kami sudah lama mendorong hal ini agar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya