Jumat 02 Oktober 2020, 09:23 WIB

Jika Disahkan, RUU Cipta Kerja Permudah Sertifikasi Halal

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Jika Disahkan, RUU Cipta Kerja Permudah Sertifikasi Halal

Ist/DPR
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong.

 

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) rencananya segera akan rampung dalam waktu dekat. Undang-Undang ini akan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat.

Selain memberikan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha di Indonesia, peraturan perundangan ini juga memperluas lembaga pemeriksa halal. 

Berdasarkan Omnibus Law ini, pemberian sertifikasi halal dapat dilakukan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan perguruan tinggi negeri. Pelaku usaha berskala kecil juga mendapatkan kemudahan dengan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini karena sertifikasi UMKM akan ditanggung oleh pemerintah. 

“Sekarang baik NU dan Muhammadiyah bisa membuat sertifikasi Halal. UU ini dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin yang terbaik dan adil untuk rakyat,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong dari Fraksi PAN.

Berbagai instrumen kemudahan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pemberian sertifikasi halal itu sudah melalui banyak proses.

Pembahasan hal tersebut telah meminta pendapat dari berbagai elemen yang disampaikan sejak beberapa bulan lalu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah telah menyampaikan sejumlah poin pikiran terkait RUU Ciptaker itu  khususnya di sektor perizinan berusaha bidang keagamaan, yang disebut juga Jaminan Produk Halal (JPH).

PBNU dan Muhammadiyah mendukung desentralisasi sertifikasi halal, atau desentralisasi penetapan kehalalan suatu produk. Tetapi, penetapan halal itu dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel, yang kiprahnya sudah terbukti dan mempunyai kapasitas mengeluarkan pendapat keagamaan.

“Memang kemudian timbul pertanyaan. Apakah hal itu tidak membuka peluang adanya ketidakpastian hukum? Tidak sama sekali. Penetapan halal adalah keputusan profesional sebuah lembaga yang tidak bisa dicampuri lembaga yang lain,” ungkap Ali Taher.

Pengurusan sertifikasi halal juga tidak dilakukan berbelit-belit. Pasalnya, dikhawatirkan akan merepotkan usaha-usaha kecil seperti pedagang gorengan hingga pengusaha warung Tegal.

“Itu juga yang menyebabkan adanya afirmasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang diperlukan berbeda dengan usaha menengah dan besar,” tambah Ali Taher.

Dalam pengurusan Jaminan Produk Halal (JPH), usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan barang yang diproduksi. Itu saja sudah cukup untuk diberi sertifikat halal.

Ketentuan soal halal diatur dalam Pasal 49 RUU Cipta Kerja. Pasal ini berisi revisi atas beberapa pasal di RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Di antaranya, menghapus kewenangan tunggal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan produk halal. 

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal. Itu tertulis di angka 10, Pasal 49 RUU Ciptaker.

Format RUU Cipta Kerja disusun berdasarkan revisi atas 79 UU yang sudah ada. Ada ketentuan UU yang dihapus, diedit, atau ditambahkan dari 79 UU itu di Omnibus Law Cipta Kerja. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Anggota Wantimpres Mardiono Pastikan Calonkan Diri Jadi Ketum PPP

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Minggu 01 November 2020, 08:15 WIB
Mardiono mengaku masih harus mempersiapkan diri sebelum melakukan konsolidasi, khususnya melapor ke Presiden Joko Widodo...
ANTARA/Teguh prihatna

Kemendagri Tegur 67 Pemda Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 01 November 2020, 06:17 WIB
Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman...
Dok.MI/Rommy

Kasus Siti Fadilah Jadi Pembelajaran

👤Cah/Ant/P-1 🕔Minggu 01 November 2020, 05:10 WIB
Menteri kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu ke kuasa hukumnya, yakni...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya