Jumat 02 Oktober 2020, 09:23 WIB

DPRD Maluku Utara Minta Pengisi Pj Bupati Haltim Putra Daerah

Hijrah Ibrahim | Nusantara
DPRD Maluku Utara Minta Pengisi Pj Bupati Haltim Putra Daerah

Istimewa
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud

 

HAMPIR sebulan kursi bupati Halmahera Timur kosong setelah bupati Muh Din meninggal dunia karena serangan jantung pada 4 September 2020. Ada tiga calon pengganti bupati Halhamera Timur yang diusulkan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, sebagai penjabat sementara bupati, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Buyug Radjiloen, Kepala Inspektorat Ahmad Purbaya dan Kepala Dinas Koperasi Wa Zahra. Namun sampai sekarang Mendagri belum memutuskan siapa yang akan menjadi Pj Bupati Halmahera Timur.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud mendesak Kemendagri untuk segera menetapkan penjabat bupati Halmahera Timur itu.

"Kemendagri bisa mempercepat penetapan Penjabat Sementara Bupati Halmahera Timur dengan tiga nama yang telah diusulkan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba. Dan jangan menempatkan penjabat dari kementrian, mengingat Pj. Bupati Taliabu adalah orang Kementrian Dalam Negeri," kata Kuntu Daud.

Bahkan Kuntu meminta gubernur agar menolak penjabat bupati Halmahera Timu yang tidak sesuai dengan usulan.

"Kenapa harus ada penjabat yang dari kemendagri. Apakah pejabat di Maluku Utara sudah habis, sehingga ditetapkan penjabat dari Kemendagri," ungkapnya memberikan alasan.

Kuntu juga, mempertanyakan lambannya penetapan Pj Bupati Haltim. Padahal sudah lama terjadi kekosongan. Politiisi PDI Perjuangan ini khawatir jika hal ini dibiarkan dan berlangsung lama, maka akan mengganggu dan memperlambat birokrasi di Halmahera Timur. Antara lain pembahasan APBDP dan APBD Induk.

Ia berharap Kemendagri segera menetapkan penjabat bupati Halmagera Timur berasal dari putra daerah Maluku Utara karena lebih mampu menyelesaikan permasalahan pemerintahan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD  Maluku Utara, Sahril Taher. Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk pemerintah pusat.

"Kalau Kemendagri mengabaikan usulan gubernur harus memiliki alasan yang kuat," ujar Sahril.

baca juga: Bupati Halmahera Timur Wafat karena Serangan Jantung

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara itu, menegaskan, Maluku Utara juga memiliki penjabat yang mampu menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati. Ia meminta Kemendagri menjelaskan ke gubernur dengan ditetapkan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Fewan Pertimbangan Otonom Daerah, Maddaremmeng menjawab sebagai Pj Bupati Pulau Taliabu. (OL-3)

Baca Juga

ANTARA/Wahdi Septiawan

Bentrok Antarwarga di Kerinci, Satu Tewas

👤Sol Mi 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 14:11 WIB
Bentrokan yang melibatkan ratusan orang itu melibatkan warga Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman, dengan warga Desa Semerap, Kecamatan Danau...
MI/JANUARI HUTABARAT

Sumut Jadi Lumbung Komoditas Bawang dan Kentang

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 14:10 WIB
Food estate ketiga komoditas berlokasi di Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak...
MI/Kristiadi

Sungai Cikaso dan Ciputrahaji Meluap dan Merendam Ratusan Rumah

👤Kristiadi 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:51 WIB
Hujan deras semalaman menimbulkan aliran Sungai Ciputrahaji dan Sungai Cikaso meluap dengan ketinggian air mencapai 1,5...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya