Jumat 02 Oktober 2020, 09:14 WIB

KPK Periksa Saksi Terkait Kasus Korupsi Rachmat Yasin

Cindy Ang | Politik dan Hukum
KPK Periksa Saksi Terkait Kasus Korupsi Rachmat Yasin

ANTARA/Galih Pradipta
Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pihak swasta, Fatkhurohman. Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang dan gratifikasi yang menjerat Bupati Bogor periode 2008-2014, Rachmat Yasin (RY).

"Fatkhurohman diperiksa sebagai sanksi untuk tersangka RY," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat keterangan tertulis, Jumat (2/10).

KPK akan mendalami informasi dari saksi mengenai dugaan transfer uang ke pihak tertentu termasuk Rachmat. Transfer tersebut disebut sebagai pembayaran jasa pengurusan izin lokasi Kota Santri.

Baca juga: Ini Daftar Koruptor yang Dihadiahi Diskon Hukuman

Rachmat ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Dia diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp8,9 miliar.

Fulus tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati serta kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif pada 2013-2014.

Dalam kasus gratifikasi, Rachmat diduga menerima tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire seharga Rp825 juta.

Rachmat dijerat Pasal 12 F dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Rachmat divonis lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta. Dia terbukti menerima suap Rp4,5 miliar untuk memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Klaim Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sudah Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 23:30 WIB
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian,"...
Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya