Jumat 02 Oktober 2020, 06:49 WIB

Joko Hartono Bantah Kendalikan 13 Manajer Investasi

Tri/P-5 | Politik dan Hukum
Joko Hartono Bantah Kendalikan 13 Manajer Investasi

Antara
Terdakwa Joko Hartono

 

TERDAKWA kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero), Joko Hartono Tirto membantah dirinya mengendalikan dan mengatur 13 manajer investasi (MI) sebagimana yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam pembacaan nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, kemarin, Joko mengatakan dirinya tidak mungkin mengendalikan belasan MI itu karena tidak mengenal para pemiliknya.

“Saya bukanlah pemegang saham atau wakil pemegang saham dari 13 manajer investasi tersebut dan saya bukanlah merupakan pejabat yang berwenang di perusahaan tersebut. Saya hanya menawarkan saham, keputusan membeli atau tidak tetap di manajer investasi,” kata Joko.

Mantan Direktur PT Maxima Integra itu dituntut pidana seumur hidup pada sidang yang digelar Kamis (24/9). JPU menilainya telah merugikan Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun dalam kurun waktu 2008-2018.

Selain itu, JPU juga mendakwa Joko telah memperkaya Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT Hanson International), Heru Hidayat (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera), Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan (ketiganya bertindak sebagai Komite Investasi Jiwasraya).

Dalam pleidoinya, Joko membantah semua dakwaan dan mengaku baru mengenal Benny pada 2015 dan hanya berhubungan satu kali terkait Jiwasraya, sedangkan hubungannya dengan Hary Prasetyo, disebut Joko sebagai teman lama yang terbiasa minta tolong untuk melakukan pembayaran yang semuanya telah diganti.

Penasihat hukum Joko, Aldres Napitupulu, mengatakan tuntutan pidana seumur hidup terhadap kliennya merupakan pandangan yang tidak objektif oleh JPU terhadap fakta persidangan. Hal itu terkait dengan disparitas yang diajukan kepada dua terdakwa lain, yakni Hendrisman Rahim dan Syahmirwan yang masing-masing dituntut 20 tahun dan 18 tahun penjara.

Aldres juga menyayangkan harta benda Joko turut disita. Padahal, lanjutnya, JPU tidak menuduh Joko memperoleh harta bendanya dari hasil kejahatan. Joko juga sebelumnya belum pernah dihukum.

Sementara itu, penasihat hukum Joko lainnya, Soesilo Aribowo, menilai tuntutan seumur hidup terhadap Joko tidak sesuai dengan Pasal 9.1 Pedoman Jaksa Agung No 1/2019 tentang Tuntutan Pidana Tindak Pidana Korupsi. Pihaknya meminta majelis hakim menyatakan Joko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwa JPU.

Ia juga meminta hakim agar memerintahkan Joko segera dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan hak kliennya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. (Tri/P-5)

Baca Juga

Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...
MI/M Irfan

Peringati Sumpah Pemuda, NasDem Konsisten Peduli Kaum Muda

👤Putra Ananda 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 21:18 WIB
Sebagai bentuk kepedulian NasDem kepada kaum muda penerus bangsa, Partai NasDem terus konsisten melaksanakan pendidikan politik bagi kaum...
Dok.MI

Megawati: Kader PDIP Cari Nafkah di Partai Siap-siap di OTT KPK

👤Agus Utantoro 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 20:25 WIB
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memperingatkan para kadernya bahwa partai politik adalah alat perjuangan. Bukan tempat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya