Jumat 02 Oktober 2020, 06:05 WIB

KNEKS Bentuk Keseriusan Pemerintah Untuk Ekonomi Keuangan Syariah

Ihfa Firdausya | Ekonomi
KNEKS Bentuk Keseriusan Pemerintah Untuk Ekonomi Keuangan Syariah

Dok. KNEKS
Logo Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

 

PERUBAHAN Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi semua stakeholder untuk melakukan pengembangan ekonomi keuangan syariah yang telah menjadi aspirasi nasional.

Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengutarakan menuju ke arah kemajuan ekonomi dan keuangan syariah sejumlah hal dipersiapkan agar ada kesetaraan dengan perbankan konvensional. “Supaya saat masyarakat dihadapkan pada pilihan perbankan syariah atau perbankan konvensional, kesetaraan itu terjadi,” ujar Ventje dalam program Economic Sharia Talk with Gunawan Yasni di Metro TV, pada Kamis (1/10).

Salah satu upaya perubahan itu adalah melalui digitalisasi. Ia menyebut digitalisasi memungkinkan kesetaraan tercapai dengan lebih cepat tanpa harus membuka cabang atau mempunyai mesin ATM di mana-mana.

Terkait pengembangan ekonomi dan industri halal, Indonesia memiliki tantangan untuk menjadi eksportir produk halal. Hal itu agar Indonesia tidak sekadar sebagai pasar tetapi juga produsen di bidang ekonomi keuangan syariah.

Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNEKS Afdhal Aliasar, pihaknya terus melakukan kajian untuk melihat strategi pembangunan industri produk halal di Indonesia. Untuk membangunnya, katanya, diperlukan kesiapan insfratuktur yang kuat. “Kita juga harus membangun link antara dari pemain industri besar dengan pelaku industri yang ada di level menengah kecil ke bawah,” kata Afdhal.

Dalam hal ini, KNEKS mendorong program inkubasi bisnis agar lebih kuat lagi. KNEKS berupaya agar industri besar yang selama ini banyak bergantung kepada produk impor untuk mencoba mencari sumber dari material lokal. “Pemerintah harus turun tangan membantu membuka channel-channel-nya, tidak hanya dengan lembaga keuangan syariah, tapi kita melihat pasar modal. Investor yang ada di pasar modal itu kita harapkan untuk bisa masuk juga,” jelasnya.

Selain itu, potensi yang harus dikembangkan adalah zakat dan wakaf. Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS Ahmad Juwaini menyebutkan potensi realisasi zakat di Indonesia mencapai Rp233 triliun.

Namun sampai saat ini, realisasinya masih sangat kecil. Pada 2019, penerimaan zakat baru Rp10,1 triliun atau 4,3% dari potensi yang ada. “KNKS memandang bahwa sesungguhnya masalah perzakatan kita secara nasional adalah di aspek penghimpunan dana. Kami berasumsi bahwa sesungguhnya banyak zakat yang dibayarkan masyarakat tapi belum tercatat di dalam laporan zakat kita secara nasional,” jelasnya.

Dalam hal wakaf, masyarakat masih memahami wakaf yang sifatnya sosial keagamaan seperti untuk madrasah, makam, dan masjid. Namun, kata Ahmad, masih jarang wakaf yang berorientasi produktif. “Kita mendorong agar wakaf kita ke depan bisa mengoptimalkan tanah yang sudah diwakafkan dan sudah dimanfaatkan sebagian, tapi sebagiannya belum dipakai untuk diolah, seperti lahan masjid yang masih bisa dibangun kios atau sarana-sarana produktif,” ungkapnya.

Lebih jauh, penguatan potensi ekonomi dan keuangan syariah juga membutuhkan link & match antara riset di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat menyatakan KNEKS sedang melakukan pemetaan tema-tema riset di perguruan tinggi, balitbang kementerian/ lembaga, hingga organisasi multilateral.

Emir menyebut memang masih terdapat sedikit mismatch antara yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi dengan apa yang dibutuhkan oleh industri maupun prioritas riset nasional. “Di sinilah kami mencoba mengidentifikasi berapa potensi match antara riset yang ada di ekonomi syariah itu dengan prioritas riset nasional,” jelasnya.

Sementara itu, aspek hukum juga dipersiapkan untuk mendukung implementasi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini, KNEKS mendorong Rancangan Undang-Undang Ekonomi dan Keuangan Syariah.

“Alhamdulillah itu sudah masuk dalam prolegnas dan kita akan kita dorong untuk segera melakukan registrasi proses fi ltrasi dan itu tentunya di DPR,” ujar Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufi k Hidayat.

Taufik mengatakan bahwa RUU tersebut diharapkan mempercepat dan mensinergikan semua regulasi maupun peraturan yang selama ini masih antarkementerian maupun lembaga. (Ifa/S1-25)

 

Baca Juga

Antara/Raisan Al-Farisi

UU Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal KUMKM

👤Despian Nurhidayat 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 00:17 WIB
UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi yang sebelumnya menyebabkan...
Dok UResort

Bidik Mahasiswa, Apartemen Ini Sesuaikan Kebutuhan Kampus

👤Ihfa Firdausya 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 00:15 WIB
Hunian yang membidik pasar mahasiswa sekarang ini tidak cukup sekadar dekat dengan kampus, tapi juga harus menunjang kegiatan...
MI/Bagus Suryo

Ida Fauziyah jadi Ketua Menaker ASEAN

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 00:09 WIB
Ida langsung memimpin pertemuan tingkat Menaker se-ASEAN tersebut usai serah terima jabatan dari Tuan Haji Awang selaku Ketua periode...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya